Partai Golongan Karya seperti menemukan oksigen baru saat memastikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum 2017-2022 yang disahkan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta Convention Centre, 18-20 Desember 2017.
Munaslub digelar karena Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali tahun lalu terpaksa lengser begitu menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi KTP Elektronik.
Seorang kawan baik, senior tepatnya, di kantor menyambut gembira mulusnya Munaslub yang mengesahkan nahkoda baru Partai Golkar. “Selamat,” ucap saya sambil mengulurkan tangan saat berjumpa di pintu masuk.
“Bersih, bersih.. Golkar bersih,” kata bapak tua itu.
Airlangga Hartarto sebenarnya ikut kontes calon ketua umum pada Munas Bali tahun lalu -yang digelar sebagai penyatuan antara Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Saat itu, Airlangga kalah pamor dibandingkan dua kandidat kelas berat: Setyo Novanto dan Ade Komarudin. Namun, cerita kini berbeda, apalagi Airlangga sudah menjadi pejabat publik, setelah menjabat Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja Jokowi-JK per 27 Juli 2016. Airlangga saat itu menggantikan Saleh Husin, politisi Partai Hanura.
Masuk Kabinet, Airlangga pun bergabung dengan dua kawan lain yang membentuk gank sebagai ‘menteri anak eks menteri’. Airlangga merupakan anak alm. Ir. Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993) serta Menteri Koordinator bidang Produksi dan Distribusi (Menko Prodis) pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) dan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menko Wasbangpan) pada Kabinet Pembangunan VII (1998-1999).
Selain Airlangga, ada dua menteri eks anak menteri lainnya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merupakan anak dari Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Menteri Agama Republik Indonesia pada Kabinet Kerja III, Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwikora I, Kabinet Dwikora II, dan Kabinet Ampera I.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Permadi Brodjonegoro merupakan putera dari Prof. Dr. Ir. R. M. Soemantri Brodjonegoro, yang pernah menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tahun 1967 hingga 1973 (Kabinet Ampera II dan Kabinet Pembangunan I) dan juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Pembangunan II (1973).
Raut lega atas solusi Partai Golkar terbaca saat Presiden Jokowi membuka Munaslub di JCC, Senin petang lalu. Presiden Jokowi menegaskan, bahwa soliditas Partai Golkar dibutuhkan oleh negara karena masalah di Partai Golkar akan berdampak politik yang besar terhadap politik nasional.
“Golkar harus makin besar dan menjadi bagian penting dari pembangunan politik di Indonesia. Golkar yang solid akan menjadi Golkar yang produktif dan profesional. Profesionalisme harus terus ditingkatkan oleh Partai Golkar,” kata Presiden.
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa Partai Golkar adalah partai yang memiliki banyak politikus ulung , teknokrat yang mumpuni, negarawan yang disegani. “Partai yang kekuatan kadernya paling merata di seluruh nusantara,” tegas Presiden.
Pada Pemilu 2014, Partai Golkar meraup 14.75% suara dan mendapat 91 kursi DPR (era Ketua Umum Aburizal Bakrie). Perolehan suara ini naik dari lima tahun sebelumnya saat 2009 memperoleh 14.45% suara tapi memiliki 106 kursi DPR (era Ketua Umum Jusuf Kalla).
Tentu yang paling fenomenal saat Pemilu 2004, Partai Golkar era Ketua Umum Akbar Tanjung menjadi juara pertama Pemilu meraup 21.58% suara dan 129 kursi DPR. Naik dari perolehan saat Pemilu pertama era reformasi di 1999 yang mendapat 120 kursi dengan 22.46% suara pemilih.
Kali ini, untuk Pemilu 2019 mendatang, Partai Golkar di bawah Airlangga Hartarto bertekad mendapatkan 16 persen suara pemilih dan setidaknya 110 kursi DPR RI.
Inikah kebangkitan Partai Golkar, partai modern yang tak terfokus pada figur seorang pendiri atau tokoh besarnya?
Semoga Partai Golkar kembali menggaungkan tagline ‘Suara Golkar Suara Rakyat’, menjadi percontohan partai yang lepas dari bayang-bayang feodalisme, serta layak dikenang sebagai monumen pembelajaran demokrasi politik Indonesia dari tahun ke tahun.
Sebagaimana ditayangkan di http://tz.ucweb.com/12_3uGcY