Solusi jangka menengah dalam mengatasi berbagai persoalan di Papua adalah dengan menjalankan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua.
“Jangan intervensi Papua dengan cara Jakarta. Persoalan Papua harus disesuaikan dengan yang di sana,” penegasan itu disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dalam diskusi ‘Forum Merdeka Barat 9’ Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Senin, 29 Januari 2018.
Dalam diskusi yang juga dihadiri Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan Menteri Sosial Idrus Marham ini dijelaskan, terdapat persoalan tata kelola pemerintahan dalam persoalan di Papua. Bantuan kesehatan diperlukan untuk mengatasi persoalan jangka pendek. Namun kita memerlukan strategi jangka menengah untuk membangun Papua secara menyeluruh.
Strategi jangka menengah yang dimaksud berupa pemerintah daerah dan masyarakat, perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh, peningkatan kualitas SDM kesehatan, dan ketahanan pangan.
Permasalahan Papua ini sangatlah luas. Jumlah atau angka-angka orang meninggal dunia jangan semata dipandang sebagai sebuah tampilan statistik. Ada banyak persoalan di sana menyangkut alam, manusia, infrastruktur, dan juga tata kelola pemerintahannya, terutama pemerintah daerah.
Dana yang dikeluarkan untuk 4 juta penduduk di Papua berkisar Rp 61,67 T. Karena itu, persoalan ini bak puncak gunung es. Kelihatan pucuknya, namun di bawah masih dalam lagi yang bermasalah. Tentunya kita jangan sampai menunggu gunung es itu meledak, baru kita bergerak. Inilah wake up call untuk menghadirkan negara, terutama dalam menghadirkan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil.
Menarik karena pada forum itu, Menkes memaparkan beberapa faktor penghambat dalam penanganan persoalan kesehatan di Papua. Faktor pertama, Nila menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah agar dokter muda bersedia dikirim ke daerah.
Kedua, rendahnya tingkat pendidikan masih saja menjadi problematika di Papua. Sebabnya dominasi pasien di Papua tidak bisa bahasa Indonesia sehingga sulit untuk mendapatkan infomasi sakit yang diderita.
Ketiga, hal yang perlu digarisbawahi ialah sinergi antarkementerian. Tidak mungkin kesehatan mengatasi sendiri. Perlu juga ketahanan pangan, perlu pula infrastruktur. Keempat, tetap saja masalah buruknya infrastruktur di Papua.
Terkait masalah infrastruktur ini dibenarkan Menteri Sosial Idrus Marham yang langsung meluncur ke Asmat tak lama setelah dilantik 17 Januari lalu. Menurut Idrus, memangkas isolasi yang terjadi di sejumlah kawasan di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu kata kunci untuk menuntaskan persoalan kesehatan dan kesejahteraan di sana.
“Berdasarkan hasil kunjungan ke sana, baru-baru ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa daerah ini memang sangat terisolasi. Oleh karena itu, untuk menyeleaikan masalah, yang harus dilakukan adalah memangkas kondisi keterisolasian. Inilah yang menjadi kata kuncinya,” tutur Idrus
Menurut Idrus, kondisi lingkungan yang sangat tidak sehat menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat, khususnya di Agats, Papua. Ia melihat sendiri, bagaimana rumah-rumah berada di atas rawa. Bahkan perkantoran pun di atas rawa.
Papua adalah kita. Saat berlangsung acara diskusi tadi siang, tagar #KitaBersamaAsmat yang digemakan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama bantuan pasukan media sosial kementerian dan lembaga lain, langsung menggema menjadi pusat perhatian alias trending topic di twitter.
Kita bersama Asmat, kita bersama Papua, dan itu bukan slogan semata. Mari selesaikan persoalan Papua dengan kacamata warga, kawan-kawan, dan kaka-kaka kita di Bumi Cenderawasih.
Seperti ditayangkan di http://tz.ucweb.com/1_4UWvU