Joko Widodo Menegasikan Sikapnya Sendiri, Kita Butuh Figur Presiden Negarawan

Jakarta – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD merespon keras pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 24 Januari 2024 bahwa selaku kepala negara boleh berkampanye dan berpihak dalam Pemilihan Umum 2024.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menekankan, Indonesia menuntut sikap negarawan dari sosok Joko Widodo sebagai pejabat yang bisa mengayomi semua pihak di atas kepentingan kelompok, golongan, suku agama, dan partai politik.

“Presiden itu pertama menjadi negarawan, bukan politisi. Ketika dia maju sebagai capres, memang seorang politisi, tapi saat dilantik menjadi presiden, seharusnya menjadi negarawan,” kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN, Kamis, 25 Januari 2024. Dipandu Direktur Eksekutif Komunikasi Informasi dan Juru Bicara TPN Tomi Aryanto ini, Todung menjadi narasumber bersama Deputi Politik 5.0 TPN, Andi Widjajanto.

Todung Mulya Lubis menyatakan pernyataan Joko Widodo itu tidak biasa dan tidak pernah terjadi pada era presiden sebelumnya. “Pernyataan ini sangat merisaukan karena bisa ditafsirkan sebagai pengingkaran sifat netral yang melekat pada diri presiden, yang juga bertindak sebagai kepala negara,” kata Todung.

Pengacara senior ini menggarisbawahi, Indonesia adalah negara hukum, maka konsekuensi logisnya, semua tindakan dan ucapan Presiden harus sesuai dengan hukum yang berlaku. “Presiden tak boleh melakukan diskriminasi dalam menjalankan tugasnya. Jadi adalah aneh jika presiden mengatakan boleh berkampanye dan memihak, sebagaimana menteri juga boleh berkampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.