Komisi II DPR RI menilai kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup baik dalam menjaga kualitas kredit. Meskipun demikian, BPD DIY perlu lebih agresif dalam mendorong pembiayaan sektor riil.
Pernyataan itu terungkap dalam Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberi kontribusi terhadap oendapatan daerah.
Dua Wakil Ketua Komisi II DPR RI hadir dalam kunjungan kerja reses ke Bank BPD DIY, yakni Aria Bima (Fraksi PDI Perjuangan) dan Zulfikar Arse Sadikin (Fraksi Partai Golkar), bersama anggota Komisi II DPR lain yakni Bob Andika Sitepu, Romy Soekarno (F-PDI Perjuangan), Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Andar Amin Harahap, Taufan Pawe (F-Partai Golkar), Ahmad Wazir Noviadi. Longki Djanggola, (F-Partai Gerindra), Fauzan Khalid, Cindy Monica Setiawan (F-Partai Nasdem), Edi Oloan Pasaribu, Wahyudin Noor Aly (F-PAN) Eka Widodo, Mohammad Toha (F-PKB), Aus Hidayat dan Jazuli Juwaini (F-PKS).
Tim Kunres Komisi II DPR RI diterima Asisten Sekda DIY Bidang Administrasi Srie Nurkyatsiwi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) DIY Wiyos Santoso dan direksi BPD DIY dipimpin Direktur Utama Santoso Rohmad.
Ketua Tim Kunres Komisi II DPR RI ke Bank BPD DIY Zulfikar Arse Sadikin menekankan, sebagai salah satu BUMD, BPD DIY memiliki peran strategis, yaitu fungsi ekonomi, fungsi fiskal, dan fungsi sosial.
“Dalam konteks otonomi daerah, kehadiran BPD DIY menjadi sangat vital karena tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan komersial, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal,” kata Zulfikar.
Di sisi lain, Komisi II DPR RI menilai, kontribusi Bank BPD DIY terhadap Pendapatan Asli Daerah DIY masih perlu diperkuat. Meski dividen yang disetorkan setiap tahun memberi tambahan pendapatan daerah, peningkatan kapasitas usaha dan profitabilitas bank sangat menentukan besarnya kontribusi tersebut.
“Oleh karena itu, penting dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Bank BPD DIY untuk memastikan perannya sebagai BUMD berjalan optimal sesuai mandat, regulasi, dan harapan masyarakat DIY,” tegas Zulfikar.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR lainnya, Mohammad Toga mengapresiasi laporan direksi, terkait rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di BPD DIY sekitar 3 persen. “Itu masih dalam kategori wajar, bahkan di bawah rata-rata nasional. Yang menggembirakan, BPD DIY sudah mampu menyalurkan kredit ke UMKM dan bekerja sama dengan pelaku usaha di daerah. Ini langkah baik untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
“Kalau kredit perumahan (KPR) misalnya dipermudah, dampaknya akan luas. Ada tukang yang bekerja, material bangunan terbeli, transportasi bergerak, hingga warung makan pun ikut laku. Intinya, sektor riil akan berjalan dan ekonomi rakyat ikut tumbuh. Itu yang diharapkan pemerintah,” jelasnya.
Lebih jauh, Toha mengapresiasi inovasi BPD DIY yang kini tidak hanya bergantung pada dana APBD, melainkan lebih kreatif menghimpun dana masyarakat. “Dulu mayoritas dana BPD bersumber dari transfer APBD, DAU, atau DAK. Tapi sekarang justru dana masyarakat yang lebih besar masuk. Ini menunjukkan BPD sudah mulai mandiri dan dipercaya publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan BPD dalam mengoptimalkan peran pembiayaan daerah juga akan berkontribusi langsung pada pendapatan asli daerah (PAD). “Setiap kabupaten/kota pemegang saham BPD pasti akan merasakan manfaatnya. Jadi semakin sehat kinerja BPD, semakin besar pula kontribusinya bagi pembangunan daerah,” pungkas Toha.
