Notice: Undefined index: host in /home/jojr5479/public_html/wp-content/plugins/wonderm00ns-simple-facebook-open-graph-tags/public/class-webdados-fb-open-graph-public.php on line 1020

Kunspek ke Lampung, Komisi II DPR Temukan Kendala Percepatan PNBP di Sektor Pertanahan di Lampung.

Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan bahwa pada tahun 2024 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan pertanahan mencapai Rp 2,9 triliun yang didominasi oleh informasi pertanahan, peralihan hak, dan hak tanggungan.

Namun hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi baru mencapai Rp 880 miliar, atau sekitar 27,4% dari target tahunan sebesar Rp 3,2 triliun.

Continue reading “Kunspek ke Lampung, Komisi II DPR Temukan Kendala Percepatan PNBP di Sektor Pertanahan di Lampung.”

Berkunjung ke Arsip Nasional Republik Indonesia, Agar Bangsa Tak Hancur Berkeping-Keping

Mendampingi Komisi II DPR RI berkunjung ke ANRI di Ampera Raya, Jakarta Selatan.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ANRI memiliki peranan penting dalam bidang kebudayaan terutama dalam melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.

Continue reading “Berkunjung ke Arsip Nasional Republik Indonesia, Agar Bangsa Tak Hancur Berkeping-Keping”

Komisi II DPR RI Dorong Bogor Jadi Kota Pertama Selesaikan Rencana Detail Tata Ruang

Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Kota dan Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk menjadikan Kota Bogor menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pernyataan itu tersampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka penyelesaian permasalahan penganganan kasus dan konflik pertanahan, pendaftaran tanah sistemis lengkap, pendaftaran tanah ulayat, pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah serta penyelesaian RDTR pada masa persidangan III Tahun Sidang 2024 – 2025 ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/05/2025).

Continue reading “Komisi II DPR RI Dorong Bogor Jadi Kota Pertama Selesaikan Rencana Detail Tata Ruang”

Kunjungan Kerja Evaluasi DOB Papua Selatan: Prioritaskan Dana Otsus untuk Pendidikan!

Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua perlu dikonsentrasikan untuk anggaran pendidikan, baik sekolah maupun pendidikan tinggi dengan tujuan memberdayakan generasi masa depan Papua Selatan.

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan sekolah-sekolah yang memiliki mata rantai jelas antara pembangunan sumber daya manusia untuk memajukan Papua Selatan ke depan.

Continue reading “Kunjungan Kerja Evaluasi DOB Papua Selatan: Prioritaskan Dana Otsus untuk Pendidikan!”

Komisi II DPR RI Minta Persoalan Tanah di Kalbar Segera Diselesaikan

Persoalan tanah di Kalimantan Barat sangat kompleks.

Salah satu di antaranya terkait banyaknya perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Sebanyak 537 perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia teridentifikasi telah menjalankan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum memiliki HGU atas tanah yang diusahakannya. Dari 537 perusahaan sawit itu, 66 di antaranya berada di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di 10 kabupaten.

Continue reading “Komisi II DPR RI Minta Persoalan Tanah di Kalbar Segera Diselesaikan”

God Bless, Bu Gubernur Sherly

Mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 DPR RI bersama para gubernur, termasuk Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Ada beberapa nama besar dalam Raker-RDP Komisi 2 DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta para gubernur series tiga, Rabu 30 April 2025. Ada tiga belas gubernur yang hadir pada kesempatan ini yakni Papua, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo dan Papua Pegunungan.

Continue reading “God Bless, Bu Gubernur Sherly”

Komisi II DPR RI Apresiasi Cara Gubernur Jawa Tengah Sinergikan Sumber Daya Atasi Efisiensi Anggaran

Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik untuk menjalankan fungsi pengawasan implementasi kebijakan Dana Transfer Pusat ke Daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam kunker spesifik ke Semarang, 6-8 Maret 2025, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas cara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola kondisi keuangan daerah pascakeluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Continue reading “Komisi II DPR RI Apresiasi Cara Gubernur Jawa Tengah Sinergikan Sumber Daya Atasi Efisiensi Anggaran”

Efisiensi Belanja, Komisi II Apresiasi Komitmen DIY Tingkatkan Pelayanan Publik

Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik untuk menjalankan fungsi pengawasan implementasi kebijakan Dana Transfer Pusat ke Daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam kunker spesifik ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 19-21 Februari 2025, Komisi II DPR RI mendengar suara Pemerintah Daerah DIY mengenai kondisi keuangan daerah pascakeluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Continue reading “Efisiensi Belanja, Komisi II Apresiasi Komitmen DIY Tingkatkan Pelayanan Publik”