Notice: Undefined index: host in /home/jojr5479/public_html/wp-content/plugins/wonderm00ns-simple-facebook-open-graph-tags/public/class-webdados-fb-open-graph-public.php on line 1020

Category: economy

Posted on

APBN Empat Ribu Triliun: Manusia Empat Ribu Triliunnya Rakyat?

Oleh: Agustinus ‘Jojo’ Rahardjo (Dosen Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Atma Jaya Jakarta)

Dulu Warkop punya “Manusia Enam Juta Dolarnya”. Kini pemerintah punya manusia yang jauh lebih mahal: Rp4.097,2 triliun. Bedanya, yang ini bukan manusia. Ini APBN.

Ada film lawas yang cukup terkenal: The Six Million Dollar Man. Seri televisi fiksi ilmiah dan laga Amerika yang tayang mulai 1973 sampai 1978.  Kisah seorang manusia yang tubuhnya diperbaiki dengan teknologi canggih, sehingga menjadi manusia super.  

Continue reading “APBN Empat Ribu Triliun: Manusia Empat Ribu Triliunnya Rakyat?”
Posted on

Prabowonomics, Marhaen, dan APBN yang berlari lebih cepat dari kenyataan

Oleh: Agustinus ‘Jojo’ Rahardjo (Dosen Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Atma Jaya Jakarta)

Ada sesuatu yang menarik dari pidato Presiden Prabowo Subianto hari ini.

Dua pidato besar disampaikan di Gedung DPR/MPR: pertama, pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD; kedua, pidato penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027.

Continue reading “Prabowonomics, Marhaen, dan APBN yang berlari lebih cepat dari kenyataan”
Posted on

Destry dan gawang rupiah: Ketika perempuan bersiap menjadi ‘Kiper’ Bank Indonesia

PRIORITAS, 28/7/26 (Jakarta): Ada satu posisi di Republik ini yang sebentar lagi mungkin memiliki sejarah baru. Perempuan di pucuk pimpinan.

Bukan presiden. Kita sudah pernah punya Presiden perempuan. Megawati Soekarno Putri.

Bukan gubernur. Perempuan yang menjadi gubernur sudah cukup banyak. Dari nama Ratu Atut Chosiyah di Banten, dan kini Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur serta Sherly Tjoanda di Maluku Utara.

Continue reading “Destry dan gawang rupiah: Ketika perempuan bersiap menjadi ‘Kiper’ Bank Indonesia”
Posted on

Kata Hanif Dhakiri, QRIS Bukan Semata Alat Pembayaran, Tapi Simbol Kedaulatan Digital Indonesia

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam mempertahankan serta memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional, menyusul sorotan Pemerintah Amerika Serikat terhadap kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

“QRIS dan GPN adalah tonggak penting dalam upaya membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berbasis kepentingan rakyat. Ini bukan kebijakan diskriminatif, melainkan manifestasi kedaulatan digital kita sebagai bangsa,” tegas Hanif.

Continue reading “Kata Hanif Dhakiri, QRIS Bukan Semata Alat Pembayaran, Tapi Simbol Kedaulatan Digital Indonesia”
Posted on

Hanif Dhakiri: Reformasi Impor Positif, Tapi Harus Beri Ruang Produsen Dalam Negeri

Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.

Continue reading “Hanif Dhakiri: Reformasi Impor Positif, Tapi Harus Beri Ruang Produsen Dalam Negeri”
Posted on

Lawan kebijakan Tarif Resiprokal dengan Kebijakan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan, Energi, Industri, Maritim dan Iptek

Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), A. Iwan Dwi Laksono, SE, menegaskan bahwa pengenaan tarif tersebut bukan hanya masalah diplomatik, tetapi juga memerlukan langkah-langkah struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Dalam rilis media yang disampaikan, Iwan menggarisbawahi urgensi penguatan kemandirian di lima sektor strategis sebagai respons terhadap tantangan kebijakan luar negeri yang kian kompleks.

Continue reading “Lawan kebijakan Tarif Resiprokal dengan Kebijakan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan, Energi, Industri, Maritim dan Iptek”