Oleh: Agustinus ‘Jojo’ Rahardjo (Dosen Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Atma Jaya Jakarta)
Dulu Warkop punya “Manusia Enam Juta Dolarnya”. Kini pemerintah punya manusia yang jauh lebih mahal: Rp4.097,2 triliun. Bedanya, yang ini bukan manusia. Ini APBN.
Ada film lawas yang cukup terkenal: The Six Million Dollar Man. Seri televisi fiksi ilmiah dan laga Amerika yang tayang mulai 1973 sampai 1978. Kisah seorang manusia yang tubuhnya diperbaiki dengan teknologi canggih, sehingga menjadi manusia super.
Di Indonesia, kisah itu kemudian dipelesetkan menjadi film pada 1981 ala Warkop DKI. Judulnya ’Manusia Enam Juta Dolarnya’.
Sekarang, setelah bertahun-tahun berlalu, Indonesia tampaknya sudah berhasil membuat versi yang jauh lebih mahal.
Manusia Empat Ribu Triliun
Bedanya, manusia ini bukan manusia. Namanya RAPBN 2027.
Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus lalu menyampaikan rancangan APBN 2027 dengan belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah republik, angka belanja negara secara resmi menembus batas psikologis Rp4.000 triliun.
Kalau zaman Orde Baru ada istilah triliun yang terdengar seperti angka dari planet lain, sekarang triliunan sudah menjadi penghuni tetap pidato kenegaraan.
Rp4.000 triliun.
Boleh dibilang: negara kita sudah kaya angka. Tinggal pertanyaannya: apakah rakyat juga sudah kaya?
Selamat datang di klub Rp4.000 triliun
Mari kita mulai dengan apresiasi.
Tidak fair kalau setiap pemerintah membuat anggaran besar lalu kita hanya sibuk mencari salahnya. RAPBN 2027 memang menunjukkan kapasitas fiskal Indonesia semakin besar.
Belanja negara dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun. Pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun. Artinya ada defisit sekitar Rp671,2 triliun. Defisit tersebut setara 2,40 persen PDB.
Masih di bawah batas 3 persen. Jadi belum perlu panik. Belum perlu pula menjual motor untuk membayar utang negara. Tetapi tetap perlu bertanya.
Karena dari Rp4.097 triliun itu, negara ternyata baru mempunyai Rp3.426 triliun penerimaan. Sisanya? Dicari.
Bahasa resminya: pembiayaan. Bahasa warung kopi: “Nanti kita pikirkan.”
Tentu pembiayaan negara bukan perkara sembarangan. Ada hitung-hitungan fiskal, ada penerbitan surat utang, ada strategi pengelolaan utang.
Tetapi logikanya sederhana: Kalau penghasilan keluarga Rp10 juta sementara belanja Rp12 juta, keluarga itu boleh saja berutang.
Asalkan Rp2 juta tambahannya dipakai untuk membuka usaha. Kalau dipakai untuk beli gorengan, kopi, dan karaoke setiap malam, ya itu namanya bukan investasi. Itu sedang menggali lubang sambil menyanyi.
Negara pun kira-kira begitu. Defisit tidak haram. Kita juga jangan terlalu alergi dengan defisit. Defisit bukan dosa. Banyak negara maju juga punya defisit. Bahkan negara adidaya bisa punya utang yang membuat orang biasa perlu kalkulator ilmiah untuk menghitungnya.
Masalahnya bukan apakah negara berutang. Pertanyaannya: utang itu dipakai untuk apa?
Kalau untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, industrialisasi, ketahanan pangan, energi, teknologi dan penciptaan lapangan kerja, utang bisa menjadi investasi.
Tetapi kalau digunakan untuk membiayai belanja yang tidak menghasilkan produktivitas, kita sedang melakukan satu hal yang sangat manusiawi: menikmati sekarang, membayar kemudian.
Yang menikmati mungkin kita. Yang membayar bisa jadi anak cucu. Mereka belum lahir, tetapi sudah punya cicilan. Kasihan.
Negara punya Rp4.097 triliun. Rakyat dapat apa?
Ini pertanyaan terpenting. Sebab rakyat sebenarnya tidak terlalu peduli apakah belanja negara Rp3.000 triliun, Rp4.000 triliun atau Rp4.000.000 triliun.
Rakyat tidak bangun tidur lalu berkata: “Wah, alhamdulillah, belanja negara naik Rp254 triliun.”
Tidak. Yang dipikirkan rakyat jauh lebih sederhana. Harga beras berapa? Harga cabai berapa? Anak saya bisa sekolah tidak? Cari kerja gampang tidak? Kalau sakit bisa berobat tidak? Gaji cukup sampai akhir bulan tidak?
Dan bagi anak muda: “Masih ada pekerjaan buat saya tidak?”
Itulah APBN dari perspektif rakyat. Bukan tabel. Bukan powerpoint. Bukan grafik. Bukan angka serapan. Tetapi kehidupan.
Jangan sampai APBN-nya super, rakyatnya biasa saja
Dalam RAPBN 2027, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Optimistis? Ya. Mustahil? Tidak. Tetapi perlu kerja keras.
Karena pertumbuhan 6 persen tidak boleh hanya berasal dari negara yang semakin rajin belanja.
Kalau pemerintah belanja Rp4.097 triliun, lalu pertumbuhan ekonomi naik karena pemerintah membeli banyak barang dan jasa, itu memang membantu.
Tetapi kita membutuhkan sesuatu yang lebih. Kita membutuhkan sektor swasta yang berinvestasi. Industri yang tumbuh. Ekspor yang meningkat. Produktivitas yang naik. UMKM yang naik kelas. Petani yang menghasilkan lebih banyak. Nelayan yang mendapatkan nilai tambah lebih tinggi. Dan tentu saja: lapangan kerja yang bertambah.
Kalau tidak, kita akan punya fenomena lucu: APBN-nya super, tetapi rakyatnya masih biasa-biasa saja.Padahal semestinya, semakin besar APBN, semakin terasa pula efeknya di kehidupan masyarakat.
APBN bukan lomba menghabiskan uang
Ada kebiasaan lama dalam birokrasi yang barangkali perlu kita tinggalkan.
Ketika akhir tahun tiba, kementerian dan lembaga sibuk mengejar serapan. “Sudah berapa persen?” “90 persen, Pak!” “Bagus!”
“95 persen, Pak!” “Hebat!”
“99 persen!” “Luar biasa!”
Padahal pertanyaan yang lebih penting: “Selesai apa?” ”Apa dampaknya bagi rakyat?”
Nah, ini sering lupa.
Anggaran terserap 99 persen belum tentu masalah rakyat selesai 99 persen. Bisa saja anggaran habis 100 persen, tetapi jalan tetap berlubang.
Program selesai 100 persen, tetapi penerima manfaat tetap bingung. Pelatihan selesai 100 persen, tetapi peserta tetap tidak punya pekerjaan. Rapat selesai 100 persen. Foto bersama juga selesai 100 persen.
Notulen lengkap. Spanduk ada. Sertifikat ada. Hanya satu yang belum tentu ada: dampaknya.
Karena itu, ukuran keberhasilan APBN harus bergeser. Dari: “Berapa yang dibelanjakan?” menjadi: “Apa yang berubah?”
APBN pro rakyat atau pro laporan?
Ini pertanyaan yang agak nakal, tetapi penting. Kita sering menyebut sebuah program “pro rakyat” hanya karena namanya memakai kata rakyat.
Ada program pemberdayaan rakyat. Ada bantuan untuk rakyat. Ada pelatihan rakyat. Ada perlindungan rakyat. Ada peningkatan kesejahteraan rakyat. Semuanya rakyat.
Rakyat memang makhluk paling populer dalam dokumen APBN. Tetapi jangan sampai rakyat hanya menjadi kata benda dalam proposal anggaran. Rakyat harus menjadi subjek yang menerima manfaat.
Karena itu, setiap program pemerintah semestinya memiliki ukuran yang sederhana.
Bukan: “Berapa kegiatan dilakukan?” Melainkan: “Berapa kehidupan yang berubah?”
Kalau pendidikan, ukur peningkatan kemampuan anak. Kalau kesehatan, ukur kualitas layanan. Kalau UMKM, ukur kenaikan omzet dan produktivitas.
Kalau pertanian, ukur pendapatan petani. Kalau program lapangan kerja, ukur berapa orang yang benar-benar bekerja. Kalau pengentasan kemiskinan, ukur berapa keluarga yang benar-benar keluar dari kemiskinan.
Karena rakyat tidak bisa hidup dari indikator output. Rakyat hidup dari outcome.
Rp3.426 triliun pendapatan: jangan cuma kejar yang gampang
Ada satu hal lagi yang harus diapresiasi sekaligus diawasi.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara 2027 sebesar Rp3.426 triliun. Artinya negara harus semakin kreatif mencari penerimaan. Tetapi kreatif bukan berarti setiap tahun menemukan cara baru untuk membuat orang yang sudah patuh membayar lebih banyak.
Jangan sampai wajib pajak yang rajin malah merasa seperti orang yang dihukum karena rajin. Yang harus dikejar adalah ’tax gap’.
Mereka yang seharusnya membayar tetapi belum membayar. Ekonomi bayangan. Penghindaran pajak. Kebocoran penerimaan. Transaksi yang selama ini tidak tercatat. Kekayaan yang bersembunyi di balik berbagai struktur kepemilikan.
Negara harus punya data yang semakin pintar. Karena zaman sudah digital. Masa data transaksi rakyat sudah real time, sementara negara masih mencari penerimaan menggunakan cara yang rasanya seperti mencari kambing hilang di tengah malam. Kambingnya sudah punya GPS. Petugasnya yang belum.
Menuju defisit nol? Bagus. Tapi jangan sampai salah obat
Presiden Prabowo juga punya cita-cita agar suatu saat Indonesia bisa menuju anggaran berimbang. Ini patut diapresiasi. Tetapi jangan sampai defisit nol menjadi semacam mantra. Karena negara yang sehat bukan negara yang tidak pernah berutang. Negara sehat adalah negara yang mampu berutang secara produktif dan membayar secara bertanggung jawab.
Kalau kita bisa meminjam Rp100 untuk menghasilkan Rp150, itu masuk akal. Kalau meminjam Rp100 untuk menghasilkan Rp80, lalu berutang lagi Rp50 untuk membayar Rp20 cicilan sebelumnya, lama-lama yang berkembang bukan ekonomi. Yang berkembang adalah kalkulator Menteri Keuangan.
Empat ribu triliun harus terasa di warung
Pada akhirnya, angka Rp4.097,2 triliun harus turun dari gedung DPR ke jalanan. Harus terasa di pasar. Terasa di sekolah. Terasa di rumah sakit. Terasa di desa. Terasa di sawah. Terasa di pelabuhan. Terasa di pabrik. Terasa di dompet.
Dan kalau bisa, terasa juga di warung kopi.
Sebab rakyat tidak mungkin memegang APBN. Yang mereka pegang adalah uang belanja. Kalau harga kebutuhan turun, pekerjaan tersedia dan pendapatan naik, rakyat akan tahu bahwa APBN bekerja. Tidak perlu dijelaskan melalui 200 halaman Nota Keuangan. Rakyat punya sensor ekonomi sendiri.
Jadi, siapa “Manusia Empat Ribu Triliun”?
Maka saya kira kita tidak perlu buru-buru memberikan gelar superhero kepada RAPBN 2027. Rp4.097,2 triliun memang angka fantastis. Patut diapresiasi. Tetapi angka besar sekaligus membawa tanggung jawab besar.
Semakin besar uang negara, semakin besar pula kewajiban pemerintah memastikan uang itu tidak menguap di tengah jalan. Dan semakin besar pula kewajiban DPR untuk mengawasinya. Karena APBN bukan uang pemerintah.
APBN adalah uang rakyat yang sedang dititipkan kepada pemerintah. Maka kalau kelak RAPBN ini menjadi APBN dan benar-benar berjalan sepanjang 2027, ukuran keberhasilannya jangan hanya: “Anggaran terserap.”
Tetapi: kemiskinan turun. pengangguran turun. lapangan kerja naik. pendapatan rakyat naik. kualitas pendidikan meningkat. layanan kesehatan membaik. produktivitas ekonomi meningkat.
Dan kalau semua itu terjadi, barulah kita boleh berkata: Nah, ini baru Manusia Empat Ribu Triliunnya!
Bukan karena APBN-nya bernilai Rp4.097,2 triliun. Tetapi karena Rp4.097,2 triliun itu berhasil mengubah manusia Indonesia. Sebab pada akhirnya, APBN bukan kompetisi siapa paling jago membuat angka besar.
APBN adalah seni mengubah angka menjadi kesejahteraan.
Dan jangan sampai kita punya: APBN empat ribu triliun, tetapi rakyat masih bertanya: “Empat ribunya di mana, Pak?”
Seperti ditayangkan di https://beritaprioritas.com/rapbn-empat-ribu-triliun-manusia-empat-ribu-triliunnya-rakyat/