Oleh: Agustinus ‘Jojo’ Rahardjo -dosen Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya Jakarta
Ada sesuatu yang menarik dari pidato Presiden Prabowo Subianto hari ini.
Dua pidato besar disampaikan di Gedung DPR/MPR: pertama, pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD; kedua, pidato penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027.
Kalau pidato pertama lebih banyak bicara tentang arah besar bangsa, kedaulatan, kesejahteraan dan cita-cita Indonesia, maka pidato kedua membawa kita masuk ke wilayah yang lebih dingin: angka.
Dan angka, seperti biasa, tidak punya perasaan.
Ia tidak bisa dipuji. Tidak bisa dibujuk. Apalagi disuruh optimistis.
Angka hanya akan bertanya: benarkah?
Di sinilah RAPBN 2027 menarik untuk dicermati.
Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6,0 persen. Inflasi 2,5 persen. Nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS. Defisit fiskal 2,4 persen dari PDB. Sementara lifting minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari.
Bagi sebuah negara yang ingin berlari, tentu target seperti ini bagus.
Masalahnya, ekonomi bukan lomba lari 100 meter.
Ia lebih mirip lari maraton sambil membawa ransel, menghadapi tanjakan, hujan, harga minyak dunia, perang geopolitik, perang dagang, suku bunga global dan—yang paling menyebalkan—nilai tukar.
Rupiah: Rp17.500 Itu Angka yang Harus Dikejar
Mari mulai dari rupiah.
Pemerintah memasang asumsi Rp17.500 per dolar AS untuk 2027. Sekilas tampak masuk akal. Tetapi pada 11 Agustus 2026, JISDOR Bank Indonesia berada di sekitar Rp17.824 per dolar AS. Bahkan sebelumnya rupiah sempat menyentuh Rp18.037.
Artinya, bahkan sebelum RAPBN 2027 benar-benar berjalan, rupiah sudah memberi semacam spoiler.
Tentu saja, asumsi APBN bukan ramalan cuaca. Pemerintah tidak sedang mengatakan bahwa setiap hari rupiah harus persis Rp17.500.
Tetapi persoalannya adalah sensitivitas APBN terhadap kurs.
Kalau rupiah melemah lebih jauh, biaya impor—termasuk energi dan berbagai bahan baku—bisa ikut naik. Subsidi dan kompensasi bisa ikut tertekan. Pembayaran utang dalam valuta asing juga bisa lebih mahal.
Jadi Rp17.500 bukan sekadar angka di buku APBN.
Ia adalah angka yang harus diperjuangkan dengan kebijakan ekonomi, bukan sekadar dituliskan dalam tabel.
Pertumbuhan 6 Persen: Optimistis, Bukan Mustahil
Lalu pertumbuhan ekonomi.
Di sinilah saya kira Presiden Prabowo memang sedang memasang standar yang tinggi.
Ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Semester I 2026 tumbuh 5,45 persen.
Jadi target 6,0 persen bukan angka dari planet Mars.
Tetapi tetap saja, ada selisih yang harus dikejar.
Pertumbuhan 5,29 persen ke 6 persen memang hanya beda sekitar 0,7 percentage point. Di atas kertas kecil.
Dalam ekonomi dengan ukuran PDB triliunan rupiah?
Itu bukan angka kecil.
Untuk mencapai 6 persen secara berkelanjutan, kita membutuhkan investasi, konsumsi, ekspor, produktivitas, manufaktur, lapangan kerja dan daya beli yang benar-benar bergerak.
Bukan sekadar belanja pemerintah yang dipompa lebih keras.
Apalagi Bank Indonesia masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7 persen.
Jadi, target 6 persen boleh.
Bahkan harus.
Tetapi pemerintah juga harus menjelaskan mesin apa yang akan membuat angka itu terjadi.
Sebab ekonomi tidak tumbuh karena pemerintah berkata, “Tumbuhlah enam persen.”
Kalau bisa begitu, sejak dulu Indonesia tinggal bikin APBN dengan pertumbuhan 10 persen. Selesai.
Inflasi 2,5 Persen: Angka Cantik, Tetapi Jangan Sampai Cantik di Atas Kertas Saja
Inflasi 2,5 persen juga menarik.
Inflasi Juli 2026 memang berada di 2,88 persen. Jadi target 2,5 persen bukan sesuatu yang fantastis.
Tetapi inflasi yang rendah tidak otomatis berarti rakyat merasa hidup murah.
Inilah bagian yang sering luput.
Inflasi adalah kenaikan harga secara agregat. Sementara rakyat hidup dari harga beras, telur, cabai, listrik, transportasi, kontrakan, uang sekolah dan biaya kesehatan.
Bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan, inflasi 2,5 persen tidak akan terasa indah kalau harga kebutuhan pokok tertentu tetap naik lebih cepat daripada pendapatan.
Maka ukuran keberhasilan APBN bukan hanya:
“Inflasi terkendali.”
Tetapi juga:
“Apakah daya beli rakyat meningkat?”
Itu pertanyaan yang lebih penting.
Lifting Minyak: Di Sinilah Optimisme Mulai Mengeluarkan Keringat
Kemudian lifting minyak.
Target 2027 seperti tahun sebelumnya sebesar 610.000 barrel per jari, sedangkan lifting gas turun menjadi 954 ribu dari tahun ini yang sebesar 984 ribu barrel setara minyak per hari.
Masalahnya, realisasi lifting 2026 hingga pertengahan tahun masih sekitar 576 ribu barel per hari, dengan outlook akhir tahun sekitar 600–610 ribu barel per hari.
Jadi pemerintah ingin 2027 berada di 610 ribu barel per hari.
Bukan mustahil.
Tetapi jelas tidak otomatis.
Lifting minyak bukan seperti menaikkan volume televisi.
Mau dinaikkan 10 persen, tinggal tekan tombol.
Di lapangan ada usia sumur, investasi eksplorasi, teknologi, enhanced oil recovery, perizinan, keekonomian proyek dan berbagai persoalan teknis lainnya.
Karena itu, kalau Presiden ingin lifting naik, kita juga ingin melihat investasi dan reformasi sektor hulu yang membuat target itu masuk akal.
Jangan sampai APBN sudah menghitung minyaknya, tetapi minyaknya masih sibuk mencari jalan keluar dari perut bumi.
Dan Lalu Datanglah Mobil Nasional
Nah, ini bagian yang paling menarik.
Presiden Prabowo menargetkan mobil listrik nasional diproduksi secara massal paling lambat 2028. Ekosistemnya sedang dibangun di Subang.
Saya pribadi justru senang mendengar gagasan ini.
Indonesia terlalu lama menjadi pasar otomotif besar, tetapi sebagian besar merek besar yang kita beli adalah merek asing.
Kita punya nikel.
Kita punya industri manufaktur.
Kita punya pasar domestik besar.
Kita punya tenaga kerja.
Kita punya pengalaman panjang di industri otomotif.
Maka pertanyaan tentang mobil nasional memang layak diajukan.
Tetapi pertanyaannya bukan:
“Bisa atau tidak?”
Bisa.
Pertanyaan yang lebih sulit adalah:
“Bisa kompetitif atau tidak?”
Karena membuat satu mobil nasional itu mudah dibandingkan membuat mobil nasional yang dibeli rakyat tanpa harus dipaksa oleh pemerintah.
Mobil nasional harus punya desain bagus, harga masuk akal, kualitas bagus, jaringan servis luas, suku cadang tersedia, baterai kompetitif, teknologi aman dan—yang paling penting—punya konsumen.
Jangan sampai mobil nasional menjadi seperti proyek anak sekolah:
presentasinya bagus, maketnya keren, tetapi begitu ditanya biaya operasional, semua melihat guru.
Produksi massal 2028 bukan mustahil.
Tetapi waktu tiga tahun adalah waktu yang pendek untuk membangun industri otomotif nasional yang benar-benar mandiri.
Kalau serius, pemerintah harus mulai membuka semua kartu: siapa investornya, siapa teknologinya, berapa TKDN-nya, berapa kapasitas produksi, siapa pemasok baterainya, berapa harga jualnya, dan apakah produk itu benar-benar kompetitif di pasar ASEAN.
Sebab mobil nasional jangan hanya menjadi simbol nasionalisme di showroom.
Ia harus menjadi produk yang membuat konsumen berkata:
“Saya membeli ini karena bagus,”
bukan:
“Saya membeli ini karena pidato Presiden.”
“Ini Bukan Prabowonomics, Ini Marhaen”
Ada pula satu momen kecil dalam pidato Presiden yang justru menarik secara politik.
Prabowo sempat bergurau bahwa konsep ekonominya sebenarnya bukan Prabowonomics, melainkan ekonomi yang berpihak kepada kaum Marhaen.
Lalu Ketua Umum Partai Gerindra itu melempar kelakar bahwa model kebijakannya bukan ‘Prabowonomics’, melainkan ‘Marhaenisme’ yang identik dengan Sukarno, sehingga dukungan PDI Perjuangan kepadanya tak akan terelakkan.
”Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini Marhaen ini. PDIP susah tidak mendukung ini.”
Nah, yang seperti ini memang khas Prabowo.
Di tengah pidato kenegaraan yang penuh angka, geopolitik, kedaulatan dan APBN, tiba-tiba muncul satu stand-up comedy politik.
Tetapi di balik kelakar itu ada pesan politik yang cukup serius.
Prabowo tampaknya ingin mengatakan bahwa gagasan keberpihakan kepada rakyat kecil bukan monopoli satu partai, satu ideologi atau satu rezim.
Istilah “Marhaen” memang memiliki sejarah panjang dalam tradisi politik Indonesia.
Maka ketika Presiden sekarang menggunakan istilah itu, sembari menyentil PDIP yang tidak berada dalam pemerintahan, tentu publik menangkap pesan politiknya.
Lucunya, Presiden seperti sedang berkata:
“Ini program kerakyatan. Kok yang punya istilah Marhaen malah tidak ikut?”
Politik Indonesia memang unik.
Kadang-kadang yang membuat koalisi bukan hanya kepentingan, tetapi juga kosakata.
Di Balkon Kehormatan, Sejarah Politik Indonesia Juga Duduk Bersama
Ada pemandangan lain yang tak kalah menarik.
Mantan Presiden dua periode Joko Widodo hadir.
Mantan Wakil Presiden, dua kali, Jusuf Kalla hadir.
Wapres 2009-2014 yang eks Gubernur Bank Indonesia, Boediono hadir.
Pun Wapres 2019-2024 Ma’ruf Amin juga hadir.
Boediono—yang bagi sebagian ekonom Indonesia boleh disebut sebagai salah satu “master ekonomi” negeri ini—duduk menyaksikan Presiden Prabowo bicara tentang ekonomi, fiskal dan masa depan Indonesia.
Ada semacam simbolisme sejarah di sana.
Orang-orang yang pernah berada di pusat kekuasaan dan ikut menentukan arah ekonomi Indonesia, kini duduk sebagai saksi.
Tetapi dua mantan presiden tidak hadir.
Megawati Soekarnoputri tidak hadir karena disebut memiliki agenda lain yang tidak dapat ditunda. Sementara Susilo Bambang Yudhoyono disebut sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat.
Tentu tidak adil membaca ketidakhadiran mereka semata-mata sebagai pesan politik.
Megawati punya agenda.
SBY punya alasan kesehatan.
Keduanya sah.
Tetapi secara simbolik, kursi yang kosong tetap mempunyai bahasa politiknya sendiri.
Apalagi pidato Prabowo hari ini bukan sekadar pidato seremonial.
Ia sedang menawarkan sebuah desain besar tentang Indonesia.
Dan menariknya, di ruangan itu hadir para mantan pemimpin yang masing-masing membawa warisan politik dan ekonomi berbeda.
Jokowi dengan pembangunan infrastrukturnya.
JK dengan pragmatisme ekonominya.
Boediono dengan disiplin makroekonominya.
Kiai Ma’ruf Amin dengan agenda kesejahteraan dan keumatan.
Sementara Megawati dan SBY memilih tidak hadir.
Sejarah Indonesia ternyata bukan hanya ditulis oleh pidato yang terdengar.
Kadang-kadang juga oleh kursi yang kosong.
Optimisme Itu Penting. Tetapi APBN Tidak Boleh Menjadi Brosur Motivasi
Pada akhirnya, saya tidak melihat optimisme Prabowo sebagai masalah.
Justru sebuah pemerintahan membutuhkan optimisme.
Negara tidak bisa dibangun oleh orang-orang yang setiap pagi hanya berkata:
“Kayaknya susah.”
Tetapi optimisme pemerintah harus bertemu dengan kalkulator.
Target 6 persen harus bertemu produktivitas.
Rupiah Rp17.500 harus bertemu realitas pasar.
Inflasi 2,5 persen harus bertemu harga kebutuhan pokok.
Lifting 610 ribu barel harus bertemu kenyataan sumur minyak.
Dan mobil nasional 2028 harus bertemu jutaan konsumen penuh harap.
Itulah ujian sesungguhnya.
Karena APBN bukan brosur motivasi.
Ia adalah kontrak kepercayaan.
Pemerintah boleh memasang target setinggi langit.
Tetapi rakyat dan pasar berhak bertanya:
“Mesinnya apa?”
Dan mungkin inilah tantangan terbesar Prabowo untuk 2027:
Bukan meyakinkan rakyat bahwa Indonesia akan tumbuh 6 persen.
Tetapi menunjukkan mengapa kita pantas percaya bahwa angka itu akan benar-benar terjadi.
Sebab dalam ekonomi, optimisme memang penting.
Namun terlalu optimistis juga bisa berbahaya.
Kalau target terlalu rendah, negara kehilangan keberanian.
Kalau target terlalu tinggi tanpa mesin yang cukup kuat, negara kehilangan kredibilitas.
Maka barangkali rumus paling sehat untuk APBN 2027 sederhana saja:
berani memasang target, keras bekerja mengejarnya, dan rendah hati ketika kenyataan ternyata punya angka sendiri.
Itulah mungkin bentuk paling matang dari Prabowonomics.
Atau, meminjam kelakar Presiden hari ini:
bukan Prabowonomics. Bukan pula sekadar Marhaen.
Melainkan ekonomi yang akhirnya bisa membuat rakyat berkata:
“Nah, ini baru terasa sampai ke rumah.”
Selamat menyongsong optimisme 2027, seperti kata Presiden Prabowo mengutip pendiri bangsa, Ir Soekarno, dalam dua kali pidatonya, pagi dan siang hari:
Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, Saudara-saudara sekalian! Target harus tinggi, bekerja keras, Insyaallah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000 sampainya 29.000, ini prestasi!
Sebagaimana ditayangkan di https://beritaprioritas.com/prabowonomics-marhaen-dan-apbn-yang-berlari-lebih-cepat-dari-kenyataan/