Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik untuk menjalankan fungsi pengawasan implementasi kebijakan Dana Transfer Pusat ke Daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.
Dalam kunker spesifik ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 19-21 Februari 2025, Komisi II DPR RI mendengar suara Pemerintah Daerah DIY mengenai kondisi keuangan daerah pascakeluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
“Kami memang sengaja ingin banyak mendengar aspirasi daerah terkait situasi yang terjadi akhir-akhir ini. DPR RI ingin menekankan bahwa belanja aparatur yang benar-benar penting harus tetap dipertahankan. Selain itu, terkait pelayanan publik jangan sampai terganggu, meski Pemda DIY mengalami efisiensi anggaran hingga Rp 265 miliar,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker Spesifik ke DIY, Aria Bima di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Dana Transfer ke Daerah (TKD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, serta pelayanan publik. Dana ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Keistimewaan serta Dana Insentif Fiskal yang dialokasikan dalam APBN.
Aria Bima menekankan, dalam desentralisasi fiskal, Dana Transfer ke Daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks Pemda DIY yang memiliki status keistimewaan, tentunya terdapat dinamika tersendiri dalam pengelolaan dana transfer ini, baik dari aspek alokasi, penggunaan, maupun pertanggungjawaban.
”Oleh karena itu, kunjungan ini menjadi momentum yang strategis bagi kita semua untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Dalam kunjungan kerja ini, hadir juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse, dan anggota komisi antara lain Deddy Sitorus, Rommy Soekarno, Habibur Rochman, Eka Widodo, Ali Ahmad, Edi Oloan Pasaribu, Wahyudin Noor Aly, dan Rusda Mahmud.
Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono bersama jajaran pemerintah provinsi menerima kunjungan Komisi II DPR dan menyampaikan kondisi pemerintahan pascakebijakan pemangkasan anggaran.
”Kami sangat berharap agar para anggota Komisi II DPR RI menyampaikan pesan ke saudara, kerabat, dan rekan-rekan, meskipun efisiensi anggaran terjadi di banyak sektor, tolong tetap agendakan berkunjung ke DIY. Bagaimanapun, daerah kami sangat bergantung pada sektor pariwisata,” kata Beny.
Beny mengungkapkan beberapa sektor yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Di sektor pariwisata dan MICE, terjadi penurunan reservasi hotel dan pendapatan usaha pendukung, karena pemerintah mengurangi event di hotel dan restoran. Hal itu juga otomatis memukul UMKM dan sektor pendukung karena penurunan permintaan produk UMKM dan jasa transportasi.
Kebijakan itu juga dikhawatirkan memperlebar ketimpangan regional, karena pemotongan DAK dan dana desa akan meningkatkan kesenjangan.
”Di sektor pelayanan publik, ada risiko penurunan kualitas layanan. Sementara itu, pada sisi transformasi digital, terjadi peningkatan efisiensi melalui e-government,” kata Beny.
Beny menegaskan, Sejak lima tahun terakhir, DIY merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terendah se-pulau Jawa, walaupun pertumbuhan ekonomi DIY berfluktuasi.
”Dengan adanya pengurangan Dana Keistimewaan DIY dari Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun pada 2025, Pemprov DIY melakukan efisiensi pada aktivitas yang tidak berdampak langsung pada pelayanan masyarakat dan pengurangan belanja yang tidak mempengaruhi secara langsung output yang dihasilkan,” kata Beny didampingi Inspektur DIY Muhammad Setiadi, Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Agustin Sugihartatik, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Agung Yulianta, Paniradya Pati Kaistimewan Aris Eko Nugroho dan pejabat Pemda DIY lainnya.
