Gebrakan besar dilakukan Dewa Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) dalam upaya membuka akses pendidikan hukum bagi semua kader demi mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indoesia.
Menggandeng Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN) dan FH. GAMKI melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) untuk dua ribu orang dengan nilai total mencapai sebelas milar rupiah.
Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding ditandatangani Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat, Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN) Dr. Faizal Hafied, S.H., M.H. dan Presiden FHP Law School Satria Utama ditujukan kepada anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, yang berlatar belakang Sarjana Hukum (S.H.) di seluruh Indonesia.
”Kami senang dengan rencana beasiswa untuk calon advokat ini, sehingga kader GAMKI di daerah-daerah terpencil tak harus pergi ke kota besar untuk bisa kursus calon advokat. Hal ini terjadi misalnya di daerah pelosok NTT dan juga kantong-kantong Kristiani lain,” kata Sahat.
Sahat berharap, beasiswa ini membuka jalan bagi banyak kader GMKI untuk bisa menjadi advokat karena masih banyak masyarakat di Indonesia belum peka soal hukum.
”Di GAMKI ini banyak yang berprofesi di bidang hukum. Semoga dengan beasiswa PKPA ini GAMKI bisa berperan lebih besar lagi, mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana hukum ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyakarat,” ungkapnya.
Sahat juga menguraikan, GAMKI sudah memiliki Lembaga Bantuan Hukum GAMKI yang dipimpin Sailing Viktor Napitupulu. LBH GAMKI sudah mengadvokasi berbagai persoalan intoleransi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kasus-kasus bullying dan persekusi.
”Sayangnya, di beberapa daerah kurang praktisi hukumnya, jadi di sana advokasi hukumnya lebih ke nonlitigasi. Dengan banyak pengacara baru akan hadir dari program ini, kami berharap bisa mendistribusikan kader-kader GAMKI yang jadi menjadi lawyer ke banyak daerah Indonesia,” terang Sahat.
Presiden DPN Faizal Hafied menekan, beasiswa ini sama-sekali nol persen dalam pembayaran bagi peserta. ”Kalau biaya kursus normalnya per orang Rp 5,5 juta, ini tidak berbayar sama sekali untuk merekrut dua ribu anggota GAMKI bidang hukum di seluruh tanah air. Kami berharap jangan sampai ada ’penumpang gelap’, sehingga GAMKI benar-benar bisa memberi kontribusi positif bagi nusa bangsa,” kata Faizal.
Faizal menekankan filosofi DPN sebagai organisasi pengacara yang hadir mencari dan memberi solusi permasalahan setiap klien. ”Intinya, kita ingin membuat profesi advokat semakin istimewa di kemudian hari. Menunjukkan profesi ini mulia untuk membantu rakyat,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Presiden FHP Law School Satria Utama. “Beasiswa PPKA ini bertujuan agar saudara-saudara kita di pelosok bisa mendapat akses pendidikan hukum yag sama dengan di kota besar,” tukasnya.
Harapannya, sambung Satria, seluruh kader GAMKI yang bergelar Sarjana Hukum bisa mendapat beasiswa ini.
”Sehingga outputnya bisa untuk melayani dan mengadvokasi masyarakat, GAMKI pun tak kesulitan lagi mencari lawyer yang kredibel untuk kasus-kasus yang ditangani di daerah masing-masing,” jelasnya.
Satria menjabarkan, program ini difasilitasi pendidikan dengan teknologi terpadu, dengan akses internet memadai. ”Semoga momen beasiswa ini dapat digunakan semaksimal mungkin. Dari kota sampai pelosok, dan informasinya aksesnya semoga merata, tak hanya berputar-putar di lingkungan kota besar,” harapnya.
Pada kesempatan yang sama, Sahat Sinurat dan Sailing Viktor Napitupulu, mengajak peserta penandatanganan kerja sama ini mengheningkan cipta atas meninggalnya Yohanes Bastian Roja, bocah 10 tahun yang meninggal dunia di Ngada, NTT karena tak mampu beli buku dan pena.
“Jangan sampai ada Yohanes-Yohanes lain di negeri ini. Untuk itu, GAMKI dan DPN berencana membangikan buku dan pena bagi anak-anak kurang mampu di seluruh cabang, senilai 100 juta rupiah. Ini merupakan ventuk komitmen GAMKI dan DPN mendorong pendidikan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Sahat.
