Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) memiliki beberapa strategi penting untuk menjaga ketahanan energi menyikapi dinamika geopolitik akhir-akhir ini.
Strategi itu mencakup menjaga keseimbangan suplai demand, diplomasi Government to Government untuk mengamankan feedstock dan produk kilang termasuk kemudahan akses pelayaran dan kemudahan bunkering/ provision, dukungan fiskal dan likuiditas, menjaga komunikasi publik dengan membangun narasi yang tepat untuk menghindari panic buying, serta kampanye hemat energi kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam melakukan efisiensi energi.
Anggota DEN Johni Jonatan Numberi memaparkan poin-poin itu dalam Webinar yang digelar ‘The Grit Institute‘, lembaga kajian pemikiran di bawah naungan Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI), Jumat, 15 Mei 2026. Diskusi virtual ini dimoderatori pengurus Bidang VIII PNPS GMKI yang juga ASN Fungsional Madya Kementerian Dalam Negeri, Grafika Hardiany Parebong.
“Indonesia menargetkan transisi sektor ketenagalistrikan menuju 100 persen energi terbarukan (EBT) pada tahun 2035 dalam peta jalan tertentu, yang diproyeksikan membuka jalan untuk mencapai target nasional Net Zero Emissions (NZE) sektor energi pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional,“ kata Johni Numberi.
Selain itu, akademisi dari Universitas Cenderawasih itu menekankan, upaya swasembada energi pada 2040 serta pengurangan impor bahan bakar minyak saat Indonesia mencapai usia emas pada 2045 mendatang.
“Peningkatan ketahanan energi nasional antara lain dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan keandalan infrastruktur energi, peningkatan produksi minyak bumi, penguatan cadangan energi nasional dengan pembentukan cadangan penyangga energi, percepatan substitusi LPG dan subsidi tepat sasaran, penurunan disparitas harga energi, serta percepatan pemanfaatan EBT,” kata Johni yang juga Ketua Bidang VIII PNPS GMKI Bidang Medan Pelayanan dan Advokasi: Gereja, Masyarakat, Bangsa/Negara, dengan Atensi Khusus Papua).
Lebih dalam, Johni membahas upaya kedaulatan energi Indonesia, termasuk peran Dewan Energi Nasional dalam perumusan kebijakan, peningkatan cadangan energi dari 18 menjadi 23 hari, dan dorongan untuk 100 gigawatt energi terbarukan melalui program ‘satu desa, satu mega’.
Narasumber lain dalam diskusi virtual ini Murpin Josua Sembiring menekankan pentingnya kemandirian energi dan kedaulatan ekonomi, menyoroti posisi strategis Indonesia dalam mineral kritis dan potensi energi terbarukan sambil membahas tantangan dengan industrialisasi hilir dan kebutuhan untuk pengembangan energi nuklir.
“Kita harus terus mengadvokasi dan mendukung pengembangan pengolahan hilir nikel dan mineral penting lainnya di Indonesia, termasuk mendorong investasi di industri smelter dan baterai,” kata Murpin.
Ketua DPD Persatuan Guru Besar Indonesia (Pergubi) Jawa Timur itu mengajak akademisi dan praktisi energi Kristiani berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan PLN untuk mendukung pelaksanaan proyek listrik berbasis koperasi, terutama di desa-desa dengan kebutuhan energi mendesak, dan memantau kemajuan program Koperasi Merah Putih.
“Kemandirian energi dan kebutuhan akan infrastruktur yang kuat untuk mencapai ketahanan nasional sangat penting. Kita harus belajar dari tolok ukur global seperti tata kelola energi transparan Norwegia dan menekankan pentingnya mengembangkan kemampuan domestik dalam teknologi peleburan dan baterai,” ungkap Rektor Universitas Ma Cung Malang 2019-2023 itu.
Diskusi berlangsung seru dengan keterlibatan aktif Senior GMKI berinteraksi terkait tantangan ketahanan energi, seperti akademisi Pekanbaru Raya Desmawanto Nainggolan, Baltasar Tarigan dan Bosmen Silalahi.
“Riau merupakan pemasok 30 persen lifting minyak mentah nasional dan juga daerah penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia, namun kami mengalami kondisi ketidakadilan fiskal bagi daerah. Apakah ada alternatif kebijakan bagi daerah terkait fiskal ini?“ tanya Raya.
Baltasar Tarigan mengkritisi terkait peran besar mafia migas dalam tata kelola energi di Indonesia. “Jangan sampai pernyataan Bahlil terkait ketahanan energi hanya ‘omon-omon‘, sekadar meneangkan hati publik,” ungkapnya.
Jhoni Numberi memberi saran agar daerah penghasil minyak dan gas seperti Riau harus juga menjadi tempat pengolahan dari hulu hingga hilir. ”Biodiesel harus ada dikelola di Riau, sehingga hasilnya bukan hanya sebagai CPO, tapi sebagai B40, B50. Selain itu, storagenya juga harus ada di Riau dan langsung dipasarkan jadi Biodex atau Biosolar. Jangan dikerjakan di daerah lain,” tukasnya.
