Tahun ini, Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) dan Pengurus Yayasan Komunikasi Indonesia (YKI) memulai tradisi bersama, menggelar Diskusi dan Renungan Kemerdekaan Indonesia.
Kantor YKI di Matraman 10 Jakarta menjadi saksi rangkaian acara bertema ‘Menghidupi Kemerdekaan, Merawat Demokrasi, Meneguhkan Persaudaraan, Mewujudkan Indonesia Berkeadilan’, Kamis 14 Agustus 2028. Paduan Suara Senior GMKI Medan di Jabodetabek memeriahkan malam dengan lantunan pujian indahnya.
Puncak acara berupa deklarasi refleksi kebangsaan, yang diawali dengan orasi beberapa senior GMKI.
Menjawab pertanyaan, ‘Apakah Kita Sudah Merdeka?’, Ketua Umum PNPS GMKI William Sabandar secara khusus membacakan puisi singkatnya berjudul ‘Kemerdekaan yang Terpenjara’.
”Delapan puluh satu tahun kita mengibarkan merah putih, menyanyikan Indonesia Raya, dan menyebut diri: merdeka. Namun di sudut-sudut negeri, masih ada anak yang kehilangan masa depan karena sekolah terlalu jauh, ilmu terlalu mahal, dan kesempatan tak pernah datang.
Masih ada rakyat yang bekerja keras tetapi tetap miskin, yang hidup di tanah kaya namun tak ikut menikmati kekayaannya. Masih ada suara yang takut untuk berbicara, hukum yang terasa berbeda bagi yang kuat dan yang lemah, dan kekuasaan yang kadang lupa bahwa ia lahir dari rakyat.
Maka mungkin benar: negeri ini telah merdeka, tetapi kemerdekaan belum sepenuhnya bebas. Ia masih terpenjara oleh kemiskinan, oleh kebodohan, oleh ketimpangan, oleh ketidakadilan, dan oleh keserakahan,” paparnya.
Direktur Utama MRT Jakarta 2016-2022 ini menekankan, kita telah memiliki negara yang merdeka, tetapi belum seluruh rakyat menikmati kemerdekaan. Demokrasi politik harus mempunyai pasangan berupa demokrasi ekonomi. Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus diarahkan untuk kepentingan publik, dan sumber daya alam harus digunakan ’untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.’
”Ukuran akhirnya bukan sekadar berapa besar ekonomi Indonesia, melainkan seberapa besar kemajuan ekonomi itu mengangkat harkat hidup rakyat Indonesia. Kemerdekaan adalah ketika setiap anak bangsa memiliki kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri,” tegasnya.
Deklarasi Kebangsaan
William Sabandar juga memimpin pembacaan Deklarasi Malam Refleksi Kebangsaan
”Kami, warga bangsa Indonesia, yang berkumpul dalam Malam Refleksi Kebangsaan ini, menyatakan tekad kami:
Untuk menjaga Indonesia sebagai rumah bersama bagi semua.
Untuk merawat demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat.
Untuk menolak korupsi, intoleransi, kekerasan, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Untuk memperkuat persaudaraan lintas suku, agama, budaya, dan golongan.
Untuk membela mereka yang lemah dan memperjuangkan keadilan bagi semua warga negara.
Untuk menghidupi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk menjadi generasi yang tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga meneruskannya kepada generasi berikutnya.
Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, kami berjanji menjaga Indonesia, mencintai Indonesia, dan bekerja bagi Indonesia yang lebih adil, damai, dan bermartabat.”
Pesan Jaga Integritas
Selanjutnya, Ketua YKI Bernard Nainggolan membawakan pidato tentang ’Demokrasi yang Merawat Rakyat.’
”Kita tak boleh menganggap kemerdekaan sebagai sesuatu yang kita dapatkan, tetapi proses yang harus kita perjuangkan,” ucapnya.
Bernard menekankan, agama di negeri ini tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi, apalagi saat negara tidak memiliki lembaga inklusif dan saling berlomba secara ekstraktif dengan ego sektoralnya.
”Demokrasi yang diprraktikkan sekarang adalah demokrasi untuk kepentingan kekuasaan. Menjadi sangat lucu kalau kita masih banyak berharap,” tukasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Kristen Maranatha periode 2025–2030 Frans Umbu Datta mengungkapkan, mencari orang jujur di negeri ini tak ubahnya seperti mencari fosil dinosaurus.
”Untuk itu, Senior GMKI harus terus menjaga integritas, konsisten sampai Tuhan Yesus datang. Jaga diri dari godaan harta, tahta, wanita, dan lain-lain,” kata Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) dua periode (2005–2013) itu.
Dari perspektif hukum hadir eks Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Niru Anita Sinaga. ”Kemerdekaan tak hanya bebas dari penjajahan, tapi kepastian hukum perlindungan bagi seluruh WNI. Mari bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” tukasnya.
Aktivis perburuhan Rekson Silaban mengangkat tema ’Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ dengan mengutip sastrawan Lebanon Kahlil Gibran, ”Kita memilih kegembiraan atau penderitaan jauh sebelum kita mengalaminya.”
Untuk itu, Rekson mendorong agar kita tidak menyumbang agar demokrasi menjadi semakin defisit. Sebaliknya, aktivis Kristen harus berusaha menghentikan defisit demokrasi dengan berpartisipapsi pada perbuatan demokrasi.Bersikap diam saja tidak akan membantu demokrasi. ”Di Eropa demokrasi menipis karena menguatnya populisme. Di sini, demokrasi defisit karena kita terkooptasi oleh penguasa,” katanya.
Menurut Rekson, banyak aktivis tak punya stamina panjang demi proyek demokrasi ketimbang menerima tawaran menjadi komisaris. ”Demokrasi bisa jalan jika ada kelas menemgah kuat yang tak bsia disogok saat pemilu. Saatnya kita menjalankan politik kesejahteraan yang tak sekadar menggamti kekuasaan. Karena demokrasi saja tak bisa membuktikan bahwa rakyat sejahtera. Buktinya, Vietnam yang negara komunis itu sekarang lebih kaya dari kita,” urainya.
Rekson meyakinkan bahwa Senior GMKI merupaka ’elit kecil’ yang membentengi Indonesia agar tak jatuh pada sistem yang merusak demokrasi. ”Kalau kita tak bisa menjaga,jangan menghancurkan demokrasi,” ucapnya.
Ancaman Kembali ke Masa Pra-Reformasi
Menyusul kemudian Pendeta Audy Wuisang mengusung pemikiran ’Dari Penonton Menjadi Warga Negara Bertanggung Jawab’. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) itu mengingatkan, kala Malaysia beranjak menjadi negara maju, Indonesia justru kembali ke masa pra-1998. Misalnya dengan maraknya remiliterisasi, meritokrasi yang terabaikan, tingginya korupsi, skor kebebasaan sipil dan budaya yang makin rendah, dan kebijakan publik yang sering ’ngawur’ tidak komprehensif.
”Tantangan yang kita hadapi kini, bukan lagi kolonialisme politik tentunya, tetapi semakin jelas, kita berhadapan dengan sejumlah persoalan akut seperti konsentrasi kekuasaan ekonomi pada segelintir elit, degradasi lingkungan, dan juga pelemahan demokrasi serta korupsi yang akut,” urai Audy.
*Pancasila Rumah Kita*
Ketua I Sinode Gereja Kristen Pasundan (GKP) Pendeta Hariman Andrey Pattianakotta menyatakan, saat ini gereja-gereja kehilangan relevansi di tengah kehidupan bernegara saat. ”Meminjam istilah Eka Darmaputera, agar tak lagi irelevan, gereja harus melakukan transformasi diri. Sudah saatnya agama, terlebih gereja menjadi ‘way of llfe’, jalan hidup untuk transformasi sosial,” paparnya.
Hariman mengajak aktivis Kristen menghadirkan surga di bumi, agar kehidupan beragama tak hanya menjadi sebatas ’omon-omon’. Apalagi, sejatinya ajaran kekristenan melalui hukum kasih sebangun dengan nilai-nilai Pancasila.
”Untuk itu, mari menghidupkan Pancasila dalam kata dan laku sebagai ekspresi spiriitual kita,” pungkas pendeta mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha itu seraya mengajak Senior GMKI menyanyikan lagu ’Pancasila Rumah Kita’ karya Franky Sahilatua.
”Pancasila rumah kita
Rumah untuk kita semua
Nilai dasar Indonesia
Rumah kita selamanya
Untuk semua puji namanya
Untuk semua cinta sesama
Untuk semua warna menyatu
Untuk semua bersambung rasa
Untuk semua saling membagi…”