"the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, masa depan adalah milik mereka yang percaya kepada keindahan mimpi-mimpinya.."
Mengisi diskusi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus. Senang bisa ke kota kretek nan ramah.
Sebagaimana ditulis Ayo Kudus, Perubahan desain pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi topik penting dalam forum Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus bersama mitra kerja di Hotel Griptha Kudus, Rabu, 26 Agustus 2025.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu: Kudus”
Senang sekali bisa berkunjung ke Purwodadi, ibu kota Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Berbagi inspirasi dengan teman-teman Badan Pengawas Pemilu di masa jeda konstestasi.
Di akhir 1990-an, sempat melintas daerah ini. Saat itu, bersama sahabat mengarungi perjalanan Surabaya-Kedungjati, sebuah desa di Grobogan, dengan motor. Sempat mampir di Api Abadi Mrapen, situs wisata kebanggaan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah -setelah Cilacap ini. Setiap ada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa, kerap api PON nya diambil dari sini.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu: Purwodadi, Grobogan”
Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang mengemuka.
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 tercatat 55,72%, di mana sebagian besar masih didominasi untuk belanja pegawai dan layanan dasar.
Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Semarang Bahas Pengawasan Dana Transfer Daerah, Komisi II DPR RI: Jangan Cari Jalan Pintas yang Membebani Rakyat”
Banda Aceh – Para kepala kantor tanah di Aceh meminta agar wakil rakyat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh staf Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di daerah dalam menjalankan tugasnya.
Persoalan ini menjadi masukan Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh bertopik ’Pengawasan PNBP di Sektor Pertanahan dan Tata Ruang’, Jumat, 25 Juli 2025.
Continue reading “Kunres Komisi II DPR RI Pengawasan PNBP Sektor Pertanahan dan Tata Ruang, Kepala Kantor Tanah di Aceh Harapkan Perlindungan Hukum dalam Jalankan Tugas”
Komisi II DPR RI menyerap berbagai aspirasi saat melaksanakan kunjungan kerja reses terkait pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah, Pengawasan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan BUMD dan BLUD di Provinsi Aceh, Jumat, 25 Juli 2025.
Salah satu aspirasi mendasar yakni terkait usulan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2027 mendatang.
Continue reading “Kunker Reses, Komisi II Serap Aspirasi Perpanjangan Dana Otsus dan Pembentukan Panja Khusus Aceh”
Bandar Lampung – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan bahwa pada tahun 2024 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan pertanahan mencapai Rp 2,9 triliun yang didominasi oleh informasi pertanahan, peralihan hak, dan hak tanggungan.
Namun hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi baru mencapai Rp 880 miliar, atau sekitar 27,4% dari target tahunan sebesar Rp 3,2 triliun.
Continue reading “Kunspek ke Lampung, Komisi II DPR Temukan Kendala Percepatan PNBP di Sektor Pertanahan di Lampung”
Mendampingi Komisi II DPR RI berkunjung ke ANRI di Ampera Raya, Jakarta Selatan.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ANRI memiliki peranan penting dalam bidang kebudayaan terutama dalam melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.
Continue reading “Berkunjung ke Arsip Nasional Republik Indonesia, Agar Bangsa Tak Hancur Berkeping-Keping”
Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Kota dan Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk menjadikan Kota Bogor menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pernyataan itu tersampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka penyelesaian permasalahan penganganan kasus dan konflik pertanahan, pendaftaran tanah sistemis lengkap, pendaftaran tanah ulayat, pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah serta penyelesaian RDTR pada masa persidangan III Tahun Sidang 2024 – 2025 ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/05/2025).
Continue reading “Komisi II DPR RI Dorong Bogor Jadi Kota Pertama Selesaikan Rencana Detail Tata Ruang”
Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua perlu dikonsentrasikan untuk anggaran pendidikan, baik sekolah maupun pendidikan tinggi dengan tujuan memberdayakan generasi masa depan Papua Selatan.
Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan sekolah-sekolah yang memiliki mata rantai jelas antara pembangunan sumber daya manusia untuk memajukan Papua Selatan ke depan.
Continue reading “Kunjungan Kerja Evaluasi DOB Papua Selatan: Prioritaskan Dana Otsus untuk Pendidikan!”
Persoalan tanah di Kalimantan Barat sangat kompleks.
Salah satu di antaranya terkait banyaknya perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Sebanyak 537 perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia teridentifikasi telah menjalankan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum memiliki HGU atas tanah yang diusahakannya. Dari 537 perusahaan sawit itu, 66 di antaranya berada di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di 10 kabupaten.
Continue reading “Komisi II DPR RI Minta Persoalan Tanah di Kalbar Segera Diselesaikan”