Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memutuskan bahwa provinsi dan kabupaten / kota dengan nilai kerugian tertinggi hasil pemerikasaan BPK akan menjadi daerah kunjungan kerja. Di antara beberapa provinsi dengan nilai kerugian tertinggi itu, Bengkulu dan Lampung dipilih berdasar hasil Rapat Pleno BAP DPD RI, yang disampaikan pada Sidang Paripurna ketujuh DPD RI, 28 Oktober 2024.
Continue reading “BAP DPD RI Monitoring Penegakan Supremasi Hukum di Daerah”Terpilih Sebagai Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik, Yulianus Henock: Percepat Penanganan Kasus Besar di Daerah
Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI) resmi mengumumkan susunan pimpinan di sepuluh alat kelengkapan DPD RI 2024-2029 yakni Komite I hingga Komite IV, Badan Akuntabilitas Publik, Badan Urusan Legislasi Daerah, Panitia Urusan Rumah Tangga, Panitia Perancang Undang-Undang, Badan Kerja Sama Parlemen dan Badan Kehortaman.
Continue reading “Terpilih Sebagai Pimpinan Badan Akuntabilitas Publik, Yulianus Henock: Percepat Penanganan Kasus Besar di Daerah”