Komisi 2 DPR RI

May 22, 2025May 23, 2025

Komisi II DPR RI Dorong Bogor Jadi Kota Pertama Selesaikan Rencana Detail Tata Ruang

Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Kota dan Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk menjadikan Kota Bogor menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pernyataan itu tersampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka penyelesaian permasalahan penganganan kasus dan konflik pertanahan, pendaftaran tanah sistemis lengkap, pendaftaran tanah ulayat, pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah serta penyelesaian RDTR pada masa persidangan III Tahun Sidang 2024 – 2025 ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/05/2025).

May 8, 2025May 12, 2025

Komisi II DPR RI Minta Persoalan Tanah di Kalbar Segera Diselesaikan

Persoalan tanah di Kalimantan Barat sangat kompleks.

Salah satu di antaranya terkait banyaknya perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Sebanyak 537 perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia teridentifikasi telah menjalankan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum memiliki HGU atas tanah yang diusahakannya. Dari 537 perusahaan sawit itu, 66 di antaranya berada di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di 10 kabupaten.

May 1, 2025

God Bless, Bu Gubernur Sherly

Mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 DPR RI bersama para gubernur, termasuk Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Ada beberapa nama besar dalam Raker-RDP Komisi 2 DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta para gubernur series tiga, Rabu 30 April 2025. Ada tiga belas gubernur yang hadir pada kesempatan ini yakni Papua, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo dan Papua Pegunungan.

February 20, 2025

Efisiensi Belanja, Komisi II Apresiasi Komitmen DIY Tingkatkan Pelayanan Publik

Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik untuk menjalankan fungsi pengawasan implementasi kebijakan Dana Transfer Pusat ke Daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam kunker spesifik ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 19-21 Februari 2025, Komisi II DPR RI mendengar suara Pemerintah Daerah DIY mengenai kondisi keuangan daerah pascakeluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.