Komisi II DPR RI

December 10, 2025December 13, 2025

Kunjungan Kerja Reses ke Sumatra Utara, Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Akselerasi Layanan Digitalisasi Pertanahan

Untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan layanan masalah pertanahan yang langsung memberi manfaat kepada masyarakat, Komisi II DPR mendorong akselerasi layanan digitalisasi pertanahan.

Apalagi, digitalisasi pertanahan merupakan program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) bersama Komisi II DPR RI untuk diterapkan di seluruh kantor wilayah dan kantor pertanahan se-Indonesia.

September 18, 2025September 19, 2025

Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Percepatan Sistem Digitalisasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Komisi II DPR RI: Digitalisasi Pemda Harus Prioritaskan Pelayanan Publik

Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi di pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Menurut Komisi II DPR RI, hal ini penting untuk mendukung visi birokrasi kelas dunia sebagaimana tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045.

July 25, 2025July 26, 2025

Kunker Reses, Komisi II Serap Aspirasi Perpanjangan Dana Otsus dan Pembentukan Panja Khusus Aceh

Komisi II DPR RI menyerap berbagai aspirasi saat melaksanakan kunjungan kerja reses terkait pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah, Pengawasan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan BUMD dan BLUD di Provinsi Aceh, Jumat, 25 Juli 2025.

Salah satu aspirasi mendasar yakni terkait usulan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2027 mendatang.

March 8, 2025March 7, 2025

Komisi II DPR RI Apresiasi Cara Gubernur Jawa Tengah Sinergikan Sumber Daya Atasi Efisiensi Anggaran

Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik untuk menjalankan fungsi pengawasan implementasi kebijakan Dana Transfer Pusat ke Daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam kunker spesifik ke Semarang, 6-8 Maret 2025, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas cara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola kondisi keuangan daerah pascakeluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.