"the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, masa depan adalah milik mereka yang percaya kepada keindahan mimpi-mimpinya.."
Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya desentralisasi fiskal, salah satunya dengan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankan.
Eksistensi bank daerah harus dikuatkan, tak hanya mencari keuntungan tapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.
Continue reading “Kunker Spesifik Pengawasan BUMD, Komisi II DPR RI Soroti Tantangan Bank Jateng Gerakkan Ekonomi Lokal”
Komisi II DPR RI memberikan apresiasi positif terhadap komitmen pelayanan pertanahan digital dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang. Langkah BPN Jawa Timur dalam mengantisipasi harapan publik terhadap layanan yang cepat dan pasti adalah hal yang krusial.
Pernyataan itu disampaikan Dede Yusuf Macan Effendi selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan terkait Implementasi Layanan Pertanahan Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, Kamis, 12 Februari 2026.
Continue reading “Komisi II DPR RI Kawal Komitmen Transformasi Digital di Kantor Pertanahan Lumajang”
Untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan layanan masalah pertanahan yang langsung memberi manfaat kepada masyarakat, Komisi II DPR mendorong akselerasi layanan digitalisasi pertanahan.
Apalagi, digitalisasi pertanahan merupakan program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) bersama Komisi II DPR RI untuk diterapkan di seluruh kantor wilayah dan kantor pertanahan se-Indonesia.
Continue reading “Kunjungan Kerja Reses ke Sumatra Utara, Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Akselerasi Layanan Digitalisasi Pertanahan”
Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi di pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Menurut Komisi II DPR RI, hal ini penting untuk mendukung visi birokrasi kelas dunia sebagaimana tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045.
Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Percepatan Sistem Digitalisasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Komisi II DPR RI: Digitalisasi Pemda Harus Prioritaskan Pelayanan Publik”
Komisi II DPR RI menyerap berbagai aspirasi saat melaksanakan kunjungan kerja reses terkait pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah, Pengawasan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan BUMD dan BLUD di Provinsi Aceh, Jumat, 25 Juli 2025.
Salah satu aspirasi mendasar yakni terkait usulan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2027 mendatang.
Continue reading “Kunker Reses, Komisi II Serap Aspirasi Perpanjangan Dana Otsus dan Pembentukan Panja Khusus Aceh”
Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik untuk menjalankan fungsi pengawasan implementasi kebijakan Dana Transfer Pusat ke Daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.
Dalam kunker spesifik ke Semarang, 6-8 Maret 2025, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas cara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola kondisi keuangan daerah pascakeluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Continue reading “Komisi II DPR RI Apresiasi Cara Gubernur Jawa Tengah Sinergikan Sumber Daya Atasi Efisiensi Anggaran”