JAKARTA- Kantor Staf Presiden menggelar pertemuan khusus untuk mencari terobosan agar program-program Nawacita dapat berjalan efektif. Pertemuan yang dipimpin Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho ini dihadiri Ketua Yayasan Nurani Dunia Imam Prasodjo, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Turut menyampaikan testimoni pada acara itu, Toni Ruttimann, seorang pembangun jembatan asal Swiss, yang bekerja di wilayah Asia Tenggara dan di Amerika Latin. Toni bekerja secara independen bersama komunitas kurang mampu, menggunakan bahan-bahan daur ulang, tanpa memasang tarif untuk pekerjaannya. Pembangunan jembatan gantung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat lokal sebagai ‘pemilik’ jembatan itu.
Hingga saat ini, Toni telah membangun lebih dari 730 jembatan gantung di 12 negara, antara lain Indonesia, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Argentina, Mexico, Kolombia, dan Nikaragua. Setelah menyelesaikan 57 jembatan di Indonesia, ia berharap dapat meneruskan puluhan jembatan lain yang rencananya dibangun di Bali, Gorontalo, Banten, Maluku Utara, NTT dan provinsi-provinsi lain.
“Kami bertekad menjaga kualitas terbaik dari jembatan yang dibuat. Selain itu, juga memelihara agar spirit masyarakat tetap tinggi dalam mengerjakan pembangunan untuk desa mereka,” kata Toni. Ia berharap mendapat kemudahan izin masuk barang impor bahan-bahan pembangunan jembatan, yang dikirim sebagai hibah dari donatur di luar negeri.
Deputi II KSP Yanuar Nugroho menekankan bahwa Presiden Joko Widodo sangat menaruh perhatian agar pembangunan di daerah tak terhambat oleh regulasi yang berbelit-belit. Yanuar mengingatkan kembali pernyataan Presiden pada Mei lalu agar Pemerintah Daerah tidak membuat aturan yang menghambat pembangunan dan masuknya investasi. Aturan berbentuk Peraturan Daerah (Perda) juga jangan sampai berbenturan dengan paket kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat.
Menurut Presiden, regulasi-regulasi yang ada saat ini sudah terlalu banyak sehingga menghambat proses pengambilan tindakan. “Kita negara besar, tetapi kecepatan kita untuk bertindak dihambat aturan sendiri. Saat ini ada sekitar 42.000 aturan pusat dan daerah. Dengan aturan sebanyak ini, kecepatan bertindak jadi lambat. Padahal perubahan global sangat cepat,” kata Presiden Jokowi saat itu.
Sementara itu, Yanuar mengingatkan pembangunan Jembatan Nawacita yang diprogramkan di berbagai daerah merupakan bagian dari revolusi mental. Karena itu, ia berharap pembangunan banyak jembatan ini tidak kemudian menjadi proyek, tapi agar bisa melibatkan masyarakat secara bersama-sama. “Sebagaimana dengan bergulirnya dana desa, bukan semata ada dana saja, tapi bagaimana bisa menggerakkan warga untuk membangun daerahnya,” kata Yanuar.
seperti ditayangkan di http://ksp.go.id/mencari-terobosan-mengefektifkan-bantuan/