Upaya pemerintah memberantas korupsi selama empat tahun ini telah dirasakan oleh masyarakat. Menurut Survei Nasional Anti Korupsi yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2018, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dinilai memuaskan dalam kinerja memberantas korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dalam diskusi yang bertajuk ‘Cerdas dan Canggih Melawan Korupsi’ di Bina Grha, Kantor Staf Presiden, Senin, 7 Januari 2019.
“Dalam survei ini, masyarakat menilai tingkat korupsi di berbagai bidang menurun,” kata Yanuar.
Masyarakat merasakan bahwa upaya pemberantasan korupsi sudah efektif meningkat dari tahun ke tahun dan konsisten di semua titik rawan korupsi. Hal itu dialami misalnya ketika berurusan dengan polisi, mendaftar jadi PNS, pengadaan barang dan jasa, sampai pada persoalan memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit, klinik, dan apotek
“Capaian-capaian ini menunjukkan bahwa korupsi bisa dilawan sampai ke akar-akarnya, dengan menggunakan teknologi. Teknologi membuat layanan publik makin cepat, tidak ribet, dan murah. Dan tentu saja bebas pungli dan korupsi,” papar Yanuar.
Diskusi ini juga menghadirkan pakar manajemen Rhenald Kasali dan mantan anggota DPR yang juga praktisi hukum Ruhut Sitompul.
Lebih jauh lagi Rhenald menilai pemerintah sudah berada di arah yang tepat, akan tetapi langkah ini harus diikuti dengan reformasi lembaga politik dan lembaga legislatif.
Sementara itu, mantan anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menegaskan, bahwa saat ini rakyat di berbagai lapisan tahu dan paham benar berbagai prestasi yang dikerjakan era pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya dalam pemberantasan korupsi, pembangunan infrastrukur dan pencegahan stunting.
“Karena itu, kita harus turun ke lapangan, mengedepankan data dan fakta agar masyarakat tak termakan hoaks serta fitnah,” jelasnya.