Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk dengan beragam agama, suku, dan budaya. Namun kemajemukan itu menghadapi ujian serius, yaitu kasus intoleransi berbasis agama yang terus menjadi perhatian publik.
Staf Khusus Menteri Agama, Gugun Gumilar, menilai peningkatan kasus intoleransi dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi keprihatinan bersama.
SETARA Institute mencatat pada 2022 terjadi 175 peristiwa dengan 333 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Angka itu naik pada periode berikutnya. Sepanjang 2023–2024, total pelanggaran mencapai 477 peristiwa dan 731 tindakan. Khusus untuk 2024, tercatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan.
Laporan terbaru menunjukkan sedikit penurunan, tetapi angkanya masih tinggi. Pada 2025 SETARA mencatat 221 peristiwa pelanggaran dengan 331 tindakan. Intoleransi belum teratasi dan masih membutuhkan perhatian serius.
“Intoleransi di Indonesia sebagian besar merupakan imbas persoalan politik. Politisasi identitas, terutama dalam kontestasi elektoral, kerap mengubah perbedaan keyakinan menjadi alat mobilisasi,” kata Gugun saat menjadi narasumber Pendidikan Kader Tingkat Nasional (PKTN) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia di STT Jakarta, 14 November 2026.
Gugun menegaskan bahwa semua kelompok pernah menjadi korban, meski jumlah kasusnya berbeda. Intoleransi juga terjadi di antara umat seagama, misalnya konflik antarpemuka atau antaraliran yang meluas menjadi masalah sosial karena melibatkan banyak pengikut.
Peran negara pun tidak kecil. Dalam laporan SETARA untuk 2022, dari 333 tindakan pelanggaran, 168 dilakukan oleh negara. Penguatan toleransi karenanya menuntut pembenahan tata kelola pemerintahan, bukan hanya perubahan sikap masyarakat.
Salah satu regulasi yang paling sering dibahas adalah Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, atau yang dikenal sebagai SKB Dua Menteri. Judul lengkapnya adalah Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Aturan ini disusun dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dari MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, dan Matakin.
Syarat pendirian rumah ibadah menjadi bagian yang paling disorot. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang harus disahkan pejabat setempat, ditambah dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah atau kepala desa. Selain itu, rekomendasi FKUB menjadi syarat khusus. Kritik pun muncul. Sebagian aktivis menilai syarat 90 jemaat dan 60 warga bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. Pada 2023, PSI dan dua pemohon lain mengajukan uji materi. Mereka berargumen bahwa rekomendasi FKUB yang semestinya konsultatif dalam praktik diperlakukan sebagai syarat mutlak.
Pemerintah dalam hal ini telah mengarah pada pembaruan. Pemerintah sedang meningkatkan pengaturan kerukunan umat beragama dari PBM 2006 melalui rancangan Perpres. Di antara usulan revisinya, ada penegasan bahwa 60 orang pendukung dapat berasal dari satu agama maupun agama berbeda, serta sanksi bagi kepala daerah yang tidak memberi keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan.
Dalam konteks inilah posisi Gugun relevan. PBM 2006 perlu direvisi agar sesuai dengan situasi terkini, tetapi tidak dihapus karena berfungsi menjamin hak beragama kelompok minoritas. Argumen ini sejalan dengan pandangan bahwa persoalan utamanya sering terletak pada pelaksanaan. Kajian akademik menyebut ketentuan 90/60 bermasalah karena diterapkan secara seragam. Dengan demikian, pembaruan dapat diarahkan pada kepastian prosedur, tenggat waktu, dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Gugun mengajak semua pihak bersikap bijaksana, menahan diri, dan tidak menanggapi persoalan dengan sentimen yang tidak berkaitan. Kalaupun berkaitan, provokasi yang memanaskan suasana perlu dihindari. Di era media sosial, kehati-hatian dalam berbagi informasi menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.
Toleransi tidak tumbuh dengan sendirinya. Penegakan hukum yang adil, dialog lintas dan antarumat beragama, serta regulasi yang jelas dan melindungi semua warga adalah kunci. Revisi PBM 2006 yang cermat dapat menjadi langkah konkret agar kebebasan beragama terwujud dalam kehidupan sehari-hari.
