Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik untuk menjalankan fungsi pengawasan implementasi kebijakan Dana Transfer Pusat ke Daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.
Dalam kunker spesifik ke Semarang, 6-8 Maret 2025, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas cara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengelola kondisi keuangan daerah pascakeluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kunjungan kerja spesifik ini untuk memastikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) baik ke pemerintah provinsi maupun 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah dapat berjalan baik. Terkait efisiensi anggaran, kami salut atas kebijaksanaan Gubernur Jateng yang dengan egalitariannya mengusulkan ada rembug bersama dalam berbagai forum,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Jateng, Mohammad Toha, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Kamis, 6 Maret 2025.
Keputusan Menteri Keuangan No. 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) menyebut bahwa alokasi TKD Provinsi Jawa Tengah berkurang Rp 127,9 miliar.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku, Inpres No. 1 Tahun 2025 cukup berpengaruh dalam pelaksanaan program di Provinsi Jawa Tengah terutama yang bersifat Infrastruktur, dikarenakan Pemerintah Pusat melakukan revisi anggaran termasuk TKD terkait belanja bersifat infrastruktur.
“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian strategi dalam pelaksanaan program Prioritas di Daerah dan melakukan efisiensi perjalanan dinas, mengurangi pelaksanaan FGD dan seremonial,” kata Luthfi.
Untuk tetap mewujudkan visi ’Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045’. Luthi berencana membentuk ‘Forum Kolaborasi Jateng’, terdiri dari Forum Senayan (anggota DPR RI asal Jawa Tengah), Forum Menteri dan Wamen asal Jateng, Forum Berlian (DPRD Jateng), Forum Partai Politik, Forum Cendekia, Forum NGO, dan Forum Ormas.
“Jadi kita kan punya anggota dewan yang terhormat baik fraksi apapun yang beliau putra daerah Jawa Tengah. Termasuk manteri dan wamen asal Jateng. Nah, kita bikin forum tiap bulan sekali ngopi di Jawa Tengah, pulang kampung untuk membangun daerahnya sendiri,” kata Luthfi. Ia yakin sinergi antara legislatif dan eksekutif akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing Jawa Tengah dibanding provinsi lain.
Selain Toha, dalam kunjungan kerja ini, anggota Komisi II yang hadir antara lain Deddy Sitorus, Giri Ramanda Kiemas, Edi Oloan Pasaribu, Wahyudin Noor Aly, Andar Amin Harahap, Agustina Mangande, Azis Subekti, Iwan Kurniawan, Fauzan Khalid, Ateng Sutisna, dan Sahidin.
Dari Pemprov Jateng, Gubernur Luthfi didampingi Sekretaris Daerah Pemprov Jateng Sumarno, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Prasetya serta bupati / wali kota dari 29 kabupaten dan 6 kota di provinsi berpenduduk lebih dari 38 juta jiwa itu.
Para kepala daerah yang hadir antusias menyampaikan persoalan di daerahnya, dari soal minimnya lampu penerangan jalan, tingginya belanja gaji pegawai honorer, hingga prioritas menekan angka stunting.
Dalam pertemuan ini, DPR RI dan Pemprov Jateng bertekad mengatasi berbagai persoalan penting, seperti tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah, yang menempatkan sebagai provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa di atas Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 9,58%, dengan jumlah penduduk miskin 3,4 juta jiwa. Ini menjadi spirit bagi bupati dan wali kota untuk melakukan integrasi program. Peningkatan layanan program harus satu tarikan nafas, bekerja keras bersama menyejahterakan rakyat,” kata Luthfi.
Hal senada menjadi perhatian DPR RI karena dari awalnya 5 kabupaten menjadi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2021, kini 17 kabupaten di Jawa Tengah masuk dalam kategori miskin ekstrem. Jumlah ini didasarkan pada data BPS per Maret 2024, yang menunjukkan bahwa beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki persentase kemiskinan di atas rata-rata provinsi.
”Semoga sinergitas semua pihak bisa berjalan dan berkembang, sehingga memberi manfaat bagi kemajuan rakyat Jawa Tengah,” kata Mohammad Toha.
Di akhir sambutannya, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini mengirim pantun,
“Bulan ramadan di Jawa Tengah
singgah masjid kapal di Ngaliyan nan penuh berkat
pemangkasan anggaran sampai ke daerah
jangan korbankan pelayanan publik untuk masyarakat
Beli lumpia di Peterongan,
ditambah wafer supaya makin semangat,
komisi dua ingin memastikan.
dana transfer daerah untuk kesejahteraan rakyat.
Ke Ambarowo naik taksi
jalan kaki melihat benteng pendem
Pak Prabowo boleh lakukan efisiensi
tapi semangat ASN tak boleh melempem…”
