Komisi II DPR RI

September 24, 2026September 26, 2026

Kunker Spesifik Komisi II DPR RI di Kabupaten Tangerang Bahas LSD: Dorong Penyelesaian Lintas Sektor, Perhitungkan Perlindungan Lahan Pertanian dan Kebutuhan Perkembangan Ekonomi Daerah Secara Cermat

Secara nasional, Lahan Sawah Dilindungi (LSD) telah mencapai target, yakni 87,5 persen, namun kondisi di Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan tersendiri, mengingat wilayah berpenduduk 3,4 juta jiwa ini sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan pengembangan untuk perumahan dan industri.

Melihat kondisi ini, Komisi II DPR RI mendorong penyelesaian lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, dalam mencari solusi terhadap lahan yang telah memiliki perizinan serta mengidentifikasi wilayah lain yang berpotensi menambah luasan lahan sawah yang dilindungi.

July 30, 2026July 30, 2026

Rapat Kerja di Masa Reses…. Gassss…

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, Apkasi, Apeksi, Aswakada dan Para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia: Bahas DBH Hingga Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI secara khusus di masa reses ini, Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyalurkan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota secara langsung, bertahap, dan tepat waktu pada tahun 2026 ini sehingga dapat membiayai belanja pegawai, penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, pelayana publik, dan berbagai program yang menghadirkan kesejahteraan rakyat di daerah.

July 23, 2026July 24, 2026

Kunker Reses Komisi II DPR RI: Kawal Legalisasi Aset Tempat Ibadah Tanpa Biaya, Bali Jadi Model Nasional

Keberhasilan sertifikasi massal tahap pertama terhadap 62 tanah pura di Bali dapat menjadi rujukan tolok ukur (pilot project) percepatan legalisasi aset keagamaan secara nasional. Sertifikasi tempat ibadah dinilai krusial guna menutup celah sengketa dan mencegah potensi gugatan hukum dari ahli waris pemberi lahan di masa mendatang.

Pesan penting itu disampaikan Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Bali, yang berlangsung di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Panjer, Denpasar, Rabu, 22 Juli 2026.

June 20, 2026June 28, 2026

Kembali ke IKN setelah Empat Tahun

Setelah empat tahun lalu, 20 Mei 2022 mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional di Titik Nol IKN, masih berupa hutan dan sebuah pertanda, kini kembali lagi ke Ibu Kota Nusantara. Tentu suasananya jauh berbeda.

Kali ini dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai agenda strategis nasional, 17-19 Juni 2026.

May 23, 2026May 24, 2026

Kunjungan Kerja Spesifik ke Karanganyar, Komisi II DPR RI Inisiasi Pembentukan ‘Clearing House’ Data LSD dan LP2B

Komisi II DPR RI menegaskan perlunya terobosan baru berupa pembentukan wadah penyelarasan data (clearing house) guna mengatasi ketidaksinkronan dara antar-instansi dalam penentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan tata ruang di daerah.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan LSD, LP2B serta persoalan pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 22 Mei 2026.

April 15, 2026April 19, 2026

Komisi II DPR Dorong Optimalisasi GTRA untuk Percepat Reforma Agraria di Maluku

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya optimalisasi peran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Bagi Komisi II DPR, upaya ini penting demi mendorong percepatan pelaksanaan program strategis reforma agraria di Provinsi Maluku.

April 2, 2026April 4, 2026

Kunker Spesifik Pengawasan BUMD, Komisi II DPR RI Soroti Tantangan Bank Jateng Gerakkan Ekonomi Lokal

Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya desentralisasi fiskal, salah satunya dengan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankan.

Eksistensi bank daerah harus dikuatkan, tak hanya mencari keuntungan tapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.

February 13, 2026February 14, 2026

Komisi II DPR RI Kawal Komitmen Transformasi Digital di Kantor Pertanahan Lumajang

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi positif terhadap komitmen pelayanan pertanahan digital dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang. Langkah BPN Jawa Timur dalam mengantisipasi harapan publik terhadap layanan yang cepat dan pasti adalah hal yang krusial.

Pernyataan itu disampaikan Dede Yusuf Macan Effendi selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan terkait Implementasi Layanan Pertanahan Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, Kamis, 12 Februari 2026.

December 10, 2025December 13, 2025

Kunjungan Kerja Reses ke Sumatra Utara, Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Akselerasi Layanan Digitalisasi Pertanahan

Untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan layanan masalah pertanahan yang langsung memberi manfaat kepada masyarakat, Komisi II DPR mendorong akselerasi layanan digitalisasi pertanahan.

Apalagi, digitalisasi pertanahan merupakan program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) bersama Komisi II DPR RI untuk diterapkan di seluruh kantor wilayah dan kantor pertanahan se-Indonesia.

September 18, 2025September 19, 2025

Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Percepatan Sistem Digitalisasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Komisi II DPR RI: Digitalisasi Pemda Harus Prioritaskan Pelayanan Publik

Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi di pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Menurut Komisi II DPR RI, hal ini penting untuk mendukung visi birokrasi kelas dunia sebagaimana tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045.