Lebih dari 50 anggota komunitas Bible Study Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) hadir dalam nonton bareng film ‘Pesta Babi‘ di Kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Mei 2026. Melahirkan seruan bersama untuk mengakhiri kejahatan kemanusiaan di Papua.
‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ merupakan film investigatif yang membahas konflik agraria, deforestasi, dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan di tengah proyek-proyek strategis nasional seperti food estate, perkebunan sawit, dan tebu bioetanol.
Film sepanjang 1 jam 29 menit garapan WatchDoc, Greenpeace Indonesia, Jubi, Yayasan Bentala Pusaka dan Ekspedisi Indonesia Baru ini menyoroti bagaimana masyarakat adat, diwakili lima Orang Asli Papua dari suku Marind, merasa kehilangan ruang hidup dan tanah leluhur akibat ekspansi industri dan pembangunan berskala besar.
“Film ini menjelaskan alasan di balik sikap PGI menolak Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintah di Merauke sekaligus bagian dari dukungan PGI terhadap kampanye masyarakat adat di Papua Selatan yang terus berjuang mempertahankan tanah dan hutan mereka,” kata Kepala Biro Papua PGI, Pendeta Ronald Richard Tipilatu.
Februari 2026, sebagaimana dicuplik dalam film ini, PGI mengeluarkan pernyataan sikap yang ditandantangani Ketua Umum Pendeta Jacklevyn Manuputty dan Sekjen Darwin Darmawan. Berdasarkan kajian, dialog dengan masyarakat adat, gereja-gereja lokal, serta lembaga oikumene, PGI menilai bahwa pelaksanaan PSN, terutama Merauke Food Estate telah mengabaikan dan melanggar hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan budaya Papua.
PGI menilai, proyek ini telah menyingkirkan masyarakat dari tanah leluhur, merampas ruang hidup dan sumber penghidupan, serta mengancam keberlangsungan hidup generasi kini dan mendatang. Selain itu, PSN di Merauke mengancam kelestarian hutan, tanah, dan sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat adat, sekaligus merusak tatanan ekologis yang dipercayakan Tuhan kepada manusia.
“Pelaksanaan PSN di Merauke bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Pendeta Jacklevyn.
Usai menyimak film ini, senior GMKI Mindo Sianipar memaparkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah sudah menggagas program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi dan kini pemerintahan Presiden Prabowo. APBN dihamburkan, sementara infrastruktur jalan baru dibangun dengan alasan untuk menyiapkan kebutuhan proyek.
“Urusan Papua ini tak pernah selesai. Programnya berkali-kali diujicoba, tapi kayu-kayu terus ditebangi, hutan sudah digunduli, dan masyarakat asli terusir dari rumahnya,” kata pria yang pernah menjadi anggota DPR RI lima periode itu.
Senior GMKI lain, Eliakim Sitorus menambahkan, dengan makin punahnya hutan tropis alam di Kalimantan dan Papua, Indonesia berperan besar atas terjadinya pemanasan global akibat perusakan bumi.
”Tapi, bagaimanapun, film ini memberi sisi positif karena makin banyak orang Indonesia yang tahu tentang kondisi mengerikan di Papua,” ujarnya.
Maruap Siahaan juga mengapresiasi karya Dandhy Dwi Laksono dan rekan-rekannya yang menguak tragedi kemanusiaan di Papua. Ia berpendapat, film ’Pesta Babi’ menuturkan cerita kehidupan tentang kolonialisme yang lahir dari negeri kita sendiri.
”Kalau presiden dan juga aparat membiarkan hal ini terus terjadi, berarti ikut juga melakukan kejahatan kemanusiaan. Saya mengajak generasi muda ramai-ramai menonton film ini. Siapapun yang melarang berarti bagian dari neokolonialisme itu,” tegasnya.
Maruap menekankan, negara ini bukan milik satu-dua orang tak boleh hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu. ”Mengapa Papua masih kuat? Karena masih banyak yang membelanya dari kelaliman. Untuk itu, rakyat Indonesia mestinya tidak tinggal diam. Kalau kita takut, keturunan kita akan menjadi korban berikutnya,” tukas Maruap sembari menggarisbawahi bahwa neokolonialisme semacam ini juga harus dihentikan di kawasan Danau Toba.
”Tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Toba juga bukan tanah kosong. Semua tempat kehidupan kita manusia,” serunya.
Pendapat senada disampaikan Edward Tanari. Menurut Edo, sapaan akrabnya, pemerintah tak belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa PSN tidak menjawab kebutuhan masyarakat Papua. ”Hanya satu kata: lawan! Gelorakan semangat Reformasi 1998, jangan berhenti karena ada iming-iming pemerintah,” katanya.
Rita Tiar Sidabutar berpendapat film ini memiliki dua sisi penting. Pertama, merupakan dokumenter terbaik menggambarkan tentang dampak PSN Food Estate di Papua, dan di sisi lain memicu kebebasab berekspresi di masyarakat.
”Saya merasa sedih, setiap ganti pemerintah selalu gagal memuat program yang memanusiakan rakyat. Mari bersatu melawan, karena mungkin di daerah lain juga banyak terjadi situasi seperti ini yang tak kita tahu,” sahut Hotma Uli.
Pendeta Priyatno mengungkapkan, film ini menyuarakan jeritan batin terdalam rakyat Papua. Bagi Orang Asli Papua, tanah adalah ’mama’. Secara filosofis, kalau mama itu mengalami penganiayaan, dieksplorasi di luar batas, maka mereka akan menjerit. ”Di sinilah dua kekuatan, yakni adat dan agama, menopang perlawanan itu. Sebagai orang yang punya hati, kita harus berempati dan menolak langkah-langkah dramatis yang bersifat tragedi,” pungkasnya.
Di akhir acara, para peserta nonton bareng bersama berteriak lantang, “Papua…. bukan tanah kosong!“