"the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, masa depan adalah milik mereka yang percaya kepada keindahan mimpi-mimpinya.."
Digitalisasi pelayanan publik harus benar-benar mempermudah masyarakat, bukan justru menciptakan proses berulang.
Selain itu, pelayanan publik seharusnya bisa dilakukan secara online saja. Jika pun harus ada dokumen yang diambil, diharapkan cukup di tingkat desa.
Continue reading “Kunspek Komisi II DPR RI Pantau Langsung Pelayanan Publik Dispendukcapil Kota Semarang, Digitalisi Harus Benar-Benar Permudah Masyarakat”
Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, Apkasi, Apeksi, Aswakada dan Para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia: Bahas DBH Hingga Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI secara khusus di masa reses ini, Komisi II DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyalurkan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota secara langsung, bertahap, dan tepat waktu pada tahun 2026 ini sehingga dapat membiayai belanja pegawai, penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, pelayana publik, dan berbagai program yang menghadirkan kesejahteraan rakyat di daerah.
Continue reading “Rapat Kerja di Masa Reses…. Gassss…”
Komisi II DPR RI menegaskan perlunya terobosan baru berupa pembentukan wadah penyelarasan data (clearing house) guna mengatasi ketidaksinkronan dara antar-instansi dalam penentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan tata ruang di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan LSD, LP2B serta persoalan pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 22 Mei 2026.
Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik ke Karanganyar, Komisi II DPR RI Inisiasi Pembentukan ‘Clearing House’ Data LSD dan LP2B”
Senang bisa tampil dalam Podcast Pojok Santai yang dikelola sahabat baik di Bone, Sulawesi Selatan, Richard Tampubolon.
Richard, eks jurnalis TransTV yang sudah tujuh tahun jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bone ini mengajak berbincang dalam tema ’Profesi Silih Berganti, Perlu Strategi Adaptasi’.
Continue reading “Podcast Pojok Santai: ‘Profesi Silih Berganti, Perlu Strategi Adaptasi’”
Balikpapan – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk bank milik pemerintah daerah, harus jadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan daerah. Salah satu caranya, bank daerah diharapkan melakukan navigasi meraih potensi nasabah baru dari kalangan Gen Z, yang akrab dengan digitalisasi di berbagai bidang, termasuk e-banking.
Pesan itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Spesifik Pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang Memberi Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah di Bankaltimtara, Balikpapan, 22 Januari 2026, Aria Bima.
Continue reading “Komisi II DPR RI Berharap Bank Kaltimtara Terus Jadi Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Daerah”
Tor monitor, ketua
Anggota mau lapor, ketua
Kondisi lagi gacor ketua…
Selalu bertemu komunitas bermain bola di setiap tempat pekerjaan…
Continue reading “Olahraga, di Tempat Kerja Mana Saja”
Beberapa hari rajin nge-gym, ternyata masih harus mendisiplinkan diri pada hal-hal lain.
Menginap di hotel beberapa kota, sempat memanfaatkan fasilitas fitness. Meski ya baru sebatas treadmill. Di Hotel Pangeran Pekanbaru dan Swiss-Belboutique Yogyakarta, misalnya.
Continue reading “Tiger at The Gym”
Komisi II DPR RI menyoroti turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyajarta.
Namun, meski PNBP Sektor Pertanahan di DIY turun, Komisi II DPR RI menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan jangan jadi tempat untuk meningkatkan pendapatan.
Continue reading “Kunker Reses Pengawasan PNBP Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Kesultanan”
Sumber konflik agraria di Indonesia cepat atau lambat akan berkurang dengan lahirnya tenaga profesional yang tak hanya memiliki keterampilan praktis, tapi juga ideologis memahami persoalan tanah.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Aria Bima, saat mengunjungi Sekolah Tinggi Pertanahan (STPN) di kawasan Banyuraden, Gamping, Sleman.
Continue reading “Kunjungi Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta, Komisi II DPR RI Soroti Minimnya Sarana Prasarana dan Guru Besar“
Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya menyelesaikan persoalan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Kepulauan Riau, yang meliputi Batam, Bintan, dan Karimun.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin, 29 September 2025.
Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengelolaan PLBN dan PNBP Sektor Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI: Atasi Kesenjangan Ekonomi di Kawasan Free Trade Zone”