Poros Maritim Akselerasi Kesejahteraan Nelayan

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi, terlihat nyata pembangunan poros maritim. Naiknya tren produksi dan konsumsi ikan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan.

disk3Memasuki dua tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla, Pilar Maritim sebagai salah satu pilar Nawacita –sembilan janji kampanye prioritas pembangunan- menunjukkan geliatnya. Di masa awal pemerintahannya, Presiden Jokowi berucap bahwa tekad Indonesia menjadi poros maritim dunia adalah komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut.

“Fokusnya, membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama,” kata Presiden Jokowi, 13 November 2014.Untuk memaparkan sejauh mana pencapaian pembangunan poros maritim, khususnya pada aspek menyejahterakan nelayan, Kantor Staf Presiden menggelar diskusi menghadirkan Riza Damanik, Tenaga Ahli Kedeputian V yang membidangi Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan, HAM serta Poros Maritim. Forum ini dihadiri jurnalis dari berbagai media yang menggeluti isu kemaritiman, serta tenaga humas profesional dari beberapa kementerian terkait.

disk1Riza memaparkan sisi strategis sektor perikanan Indonesia, yang mampu menyediakan 12,7 juta tenaga kerja, berkekuatan 643.100 armada serta memasok 54 persen kebutuhan pangan protein hewani domestik. “Selain menghidupkan tradisi kebaharian, sektor perikanan menggerakkan sedikitnya lima sektor strategis lain yakni pariwisata, pendidikan, perkapalan, pelabuhan, farmasi,” katanya.

Pria yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis lingkungan di berbagai organisasi ini memaparkan fakta positif tentang naiknya produksi ikan serta kesejahteraan nelayan akhir-akhir ini. Tren produksi ikan naik, dari 20,8 juta ton di 2014 menjadi 21,7 juta ton pada 2015. Tren konsumsi ikan, dari 38 kg/kapita/tahun pada 2014 naik jadi 41 kg/kapita/tahun pada 2015. “Kami optimistis mampu memenuhi target konsumsi ikan masyarakat jadi 54 kg/kapita/tahun pada akhir 2019,” ungkap mantan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) itu.

disk2Tren kesejahteraan yang selama ini ditentukan melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga naik. Kalau pada lima tahun pemerintahan sebelumnya, tren NTN sangat dinamis dengan kecenderungan turun (dari 105,69 di 2009 menjadi 104,63 pada 2014), pada setahun pertama pemerintahan Jokowi-JK terdongkrak menjadi 106,14.

Riza memaparkan, ada beberapa prioritas pembangunan maritim untuk menyejahterakan nelayan yang terus dilakukan. Salah satunya yakni meningkatkan konsumsi, karena saat ini konsumsi ikan di Indonesia tidak merata. “Enam puluh persen penduduk negara kita ada di Jawa, namun konsumsi ikan masyarakat Pulau Jawa masih rendah, sehingga ketergantungan terhadap konsumsi daging impor tinggi,” katanya.

Langkah lain yakni meningkatkan produksi ikan, dengan fokus pada budidaya perikanan, penyederhanaan perizinan serta peningkatan utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI). Prioritas lain yakni meningkatkan devisa negara, dengan fokus komoditas ekspor dan penurunan bea masuk di negara tujuan.

“Yang tak kalah penting yakni memperlancar distribusi, sehingga harga ikan pun dapat ditekan. Fokusnya memperbanyak gerai perikanan, serta memperbaiki transportasi laut, udara serta kereta api,” kata Riza, yang sebelumnya juga dikenal sebagai Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Seperti ditayangkan di http://ksp.go.id/poros-maritim-akselerasi-kesejahteraan-nelayan/

Leave a Reply

Your email address will not be published.