Tujuh belas tujuan global untuk pembangunan berkelanjutan bukan hanya slogan. Indonesia harus memanfaatkannya sebagai momentum dukungan untuk peningkatan kualitas hidup warga dan keberlanjutan lingkungan.
JAKARTA– Sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kantor Staf Presiden dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) terkait kerja sama agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Selasa, 4 Oktober 2016, digelar diskusi ahli SDGs bertema ‘Peran Universitas dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pencapaian SDGs di Indonesia’. Sustainable Development Goals merupakan pengganti dari Millennium Development Goals (MDGs) sebagai ambisi pembangunan bersama negara-negara hingga tahun 2030, guna kemaslahatan manusia dan planet bumi ini.
PBB menetapkan 17 tujuan SDGs sejak tanggal 21 Oktober 2015, antara lain: pemberantasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, kehidupan yang sehat, pendidikan berkualitas, serta mengurangi kesenjangan dalam sebuah negara dan antar negara.
Dalam pengantar pembukaan dialog, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menekankan bahwa pendekatan global untuk memakmurkan rakyat yang berkeadilan sebagaimana harapan dari Sustainable Development Goals sejalan dengan visi Nawacita atau sembilan prioritas pembangunan Presiden Joko Widodo.
“Kita perlu kekuatan ekonomi baru. Kita perlu produktivitas-produktivitas baru untuk membangun kekuatan ekonomi baru Indonesia,” paparnya.
Teten menyatakan, Indonesia harus memiliki agenda nasional sendiri dalam pelaksanaan SDGs sebagai agenda global. “Presiden memberi perhatian serius pada masalah kesenjangan dan kemiskinan di negeri ini,” katanya. Dicontohkan, terobosan mengatasi ketimpangan ekonomi dilakukan dengan reformasi bantuan sosial, yakni dengan memberikan subsidi langsung pada rakyat miskin. “Subsidi listrik tidak diberikan kepada PLN, subsidi pupuk tidak diberikan kepada pabrik pupuk. Semua langsung pada orangnya, by name, by address,” tegasnya.
Deputi IV Kantor Staf Presiden yang membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo menjelaskan bahwa SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini telah berjalan satu tahun sejak dicanangkan.
Ia menyatakan, kemajuan pelaksanaan SDGs di Indonesia mencakup dua hal. “Pertama jelas, komitmen Presiden Jokowi untuk memimpin langsung pelaksanaan Sustainable Development Goals dengan menyiapkan Peraturan Presiden,” kata Eko. Hal kedua, yakni memastikan partisipasi publik. “Organisasi masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, dan lembaga filantropi menjadi aktor utama dalam pelaksanaan SDGs harus menganut prinsip no one left behind. Semua berjalan seiring,” paparnya.
Diskusi ahli SDGs di Hotel JS Luwansa, Kuningan ini juga dihadiri Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho, Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Hassan Kleib, Rektor Universitas Gajah Mada, Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, serta Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Selain itu, juga ada pemaparan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dari pemerintah daerah, yang diwakili Bupati Bojonegoro Suyoto, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim, Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Syamsuddin Hamid, serta Wakil Bupati Wonosobo Agus Subagiyo.
“Acara ini sangat penting, karena dihadiri orang-orang penting, membahas hal-hal penting, dan melahirkan kesepakatan-kesepakatan penting yang berdampak pada republik ini,” kata Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.
seperti ditayangkan di http://ksp.go.id/pembangunan-berkelanjutan-sejalan-dengan-visi-nawacita/