Jokowi bukan Sadio Mane atau Harry Kane, dua pesepakbola yang dijagokan membuat ‘hattrick’ alias trigol pada final Liga Champions Eropa antara Liverpool melawan Tottenham Hotspur di Madrid, 2 Juni dinih ari waktu Indonesia.
Sebagai pemain bola, Jokowi hanya kelas pemain futsal bersama wartawan di Kelapa Gading atau bermain hore-hore bersama para birokrat di Waduk Pluit. Di dua pertandingan persahabatan itu, ia sempat mencetak beberapa gol. Tapi, sebagai kepala pemerintahan, Jokowi sukses mencetak hattrick, trigol, dalam masa kepemimpinan periode pertamanya.
Hattrick itu pemerintah pusat tiga kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setelah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian ini diraih pemerintah pusat untuk tiga kali berturut-turut sejak tahun 2016.
“Alhamdulillah kita wajib bersyukur ke hadirat Allah SWT untuk tiga tahun berturut-turut sejak 2016 pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, dan juga untuk laporan pemeriksaan LKPP tahun 2018 ini. Ini berarti pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan secara standar akuntasi pemerintahan,” kata Jokowi pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2018 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 di Istana Negara, Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, menyampaikan bahwa sebanyak 82 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapatkan opini WTP.
Jumlah tersebut mencapai 95 persen dan terjadi peningkatan dibanding tahun lalu dengan 80 laporan mendapatkan WTP. Sementara sebanyak 4 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 LKKL memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Target tahun depan lebih bagus
“Dari hasil pemeriksaan LKPP saya lihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP. Tahun 2016 74, tahun 2017 80, tahun 2018 82. Artinya ini sudah mencapai 95 persen dari jumlah K/L yang ada. Serta ada penurunan entitas pemeriksaan yang mendapatkan WDP. Dari 8 di tahun 2016, menjadi 6 di tahun 2017, dan 4 di tahun 2018,” kata Jokowi menanggapi laporan yang disampaikan.
Adapun keempat kementerian atau lembaga yang mendapatkan opini WDP yaitu Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara satu kementerian atau lembaga yang mendapat opini TMP adalah Badan Keamanan Laut.
Terhadap hal tersebut Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kementerian atau lembaga yang mendapatkan opini WDP maupun TMP bisa segera melakukan koordinasi dan terobosan untuk menyelesaikan beberapa temuan dari BPK. Ia pun berharap tahun depan tidak ada lagi kementerian atau lembaga yang mendapatkan WDP atau TMP.
“Saya minta segera dilakukan koordinasi dan terobosan untuk menyelesaikan beberapa temuan dari BPK seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua, belanja dibayar di muka, belanja barang, belanja modal, aset tetap, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset yang tak berwujud agar laporannya tahun depan menjadi lebih bagus dan memperoleh WTP,” tuturnya.
Jokowi juga mengingatkan kepada semua kementerian atau lembaga agar benar-benar membenahi, menjaga, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan rakyat ini.
“Ini adalah pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara dan pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat bahwa yang namanya uang negara, uang rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” lanjutnya.
Jokowi berangkat sebagai tukang kayu. Pengusaha kecil yang beranjak sebagai eksportir dan pedagang furnitur papan atas. Sebagai pengusaha, ia wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Jangan sampai uang sekolah Gibran, Kahiyang dan Kaesang tercampur dengan petty cash showroom, misalnya.
Di level walikota, gubernur, dan presiden, Jokowi terus menerapkan prinsip itu. Barang yang ada harus sesuai dengan yang dibeli. Ada nota, ada barang, dan ada uang kembalian jika anggaran berlebih. Jangan mark-up, jangan masukkan uang negara ke kantong pribadi.
Maka, tak heran, dengan prinsip-prinsip sederhana itu, ia terus-terusan memimpin kesebelasan bernama ‘Pemerintah Pusat Indonesia’ meraih WTP tiga gol berturut-turut.
(JJO)
sebagaimana ditayangkan di
https://jokowidodo.app/post/detail/tiga-kali-berturut-turut-pemerintahan-jokowi-raih-predikat-akuntabel