KSP Respons Penolakan Pemekaran Papua: Aparat yang Bertugas Harus Dihormati

Ribuan massa di Wamena turun ke jalan dengan aspirasi menolak pemekaran Provinsi Papua. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani merespons peristiwa ini.

Jaleswari menyesalkan adanya aksi demonstrasi yang ingin menyuarakan penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Ia mendapat informasi aksi tersebut juga disertai dengan aksi kekerasan pemukulan aparat yang melakukan penanganan secara persuasif.

“Aparat keamanan yang bertugas harus dihormati, karena mereka sudah memberikan kesempatan kepada massa aksi menyampaikan aspirasi,” kata Jaleswari kepada wartawan, Jumat (11/3).

“Penggunaan kekerasan terhadap aparat yang melarang mereka melakukan aksi di Ring Satu Istana Negara yang bersamaan dengan waktu ibadah salat Jumat sangat menodai tujuan aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi,” tambah Jaleswari.

Jaleswari menegaskan massa aksi yang mengeklaim membawa aspirasi penolakan DOB harus mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam penyaluran aspirasi.

Sebab, menurut Jaleswari, jaminan kebebasan yang diberikan negara tidak serta merta diartikan memperbolehkan adanya aksi demonstrasi yang disertai kekerasan, perusakan dan penyerangan aparat yang bertugas melakukan pengamanan.

“Kebijakan DOB di provinsi Papua dan Papua Barat yang akan dilakukan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah yang memiliki luas hampir empat kali lipat pulau Jawa ini,” urai Jaleswari.

Jaleswari menjelaskan, dengan adanya pemekaran, pelayanan umum kependudukan dan lainnya yang selama ini terpusat hanya di ibu kota provinsi Papua dan provinsi Papua Barat dapat dibangun dan disebar di ibukota provinsi-provinsi baru. Ini bakal terwujud tanpa ada kendala waktu, jarak, biaya dan kesulitan transportasi.

Pembangunan berbasis aspirasi dan wilayah adat dapat lebih mudah diwujudkan.

“Sekali lagi, silakan menyalurkan aspirasi, karena ini adalah negara demokrasi. Tetapi segala bentuk aksi kekerasan tidak akan ditolerir dan akan berhadapan dengan proses hukum,” pungkas Jaleswari.

sebagaimana ditayangkan di

https://kumparan.com/kumparannews/ksp-respons-penolakan-pemekaran-papua-aparat-yang-bertugas-harus-dihormati-1xfDrw8CX0E

Leave a Reply

Your email address will not be published.