JAKARTA – Sejak bulan April 2020 hingga bulan Juni 2022, Program Kartu Prakerja telah berjalan 27 bulan dengan penerima manfaat sebesar 13 juta orang di seluruh Indonesia. Penelitian JPAL-SEA, Presisi dan TNP2K-Bank Dunia menemukan dampak positif Program Kartu Prakerja terhadap kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, ketahanan pangan, ketahanan finansial, dan inklusi keuangan, termasuk bagi kelompok marjinal. Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan hal yang serupa.
Artinya, program yang merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo tahun 2019 ini terbukti efektif menjalankan misi ganda, baik untuk meningkatkan keterampilan maupun untuk perlindungan masyarakat. Beberapa survei independen menunjukkan peserta program puas dengan pelatihan yang diambil dan puas dengan metode non-tunai dengan banyak opsi pembayaran yang digunakan di Program Kartu Prakerja.
“Hasil baik adalah buah dari serangkaian proses yang baik. Ada prinsip-prinsip dasar di balik proses implementasi. Pertama, Program Kartu Prakerja adalah kebijakan yang disusun berbasis data. Selama dua tahun berjalan, ada 11 juta penerima manfaat yang telah menjawab survei evaluasi sehingga kita tahu persepsi mereka dan dapat melakukan perubahan bila data mendukung,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka webinar bertajuk “Dua Tahun Perjalanan Kartu Prakerja Mentransformasi Layanan Publik: Capaian, Pelajaran, Strategi ke Depan,” di Gedung Pakarti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 27 Juli 2022.
Menko Airlangga mengutip, salah satu inovasi layanan publik yang Program Kartu Prakerja lakukan adalah pendaftaran program yang terbuka untuk semua via online. Masyarakat dapat mendaftar sepanjang tahun dan diseleksi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), mengingat sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No. 11/2020, ada sejumlah golongan yang tidak boleh menerima Program Kartu Prakerja. Mereka yang lolos seleksi bebas memilih pelatihan, tautan rekening atau pemanfaatan insentif.
Kemudian, inovasi layanan publik lain yang Prakerja kembangkan adalah pusat layanan Program Kartu Prakerja bagi yang lolos seleksi maupun belum dengan tiga kanal dan akses 24 jam. Sepanjang tahun 2021, terdapat 850 ribu kontak via telepon, 1.9 juta kontak melalui formulir aduan dan 9.9 juta kontak via web live chat. 99% kontak yang masuk dapat selesai di hari yang sama. “Respon publik sangat tinggi dan tingkat kepuasan mencapai 94% karena ditanggapi dengan cepat,” kata Airlangga.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kähkönen mengungkap hasil analisa studi Bank Dunia bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang menjadi bagian dari studi tentang upaya sosial Pemerintah Indonesia merespon COVID-19. “Kartu Prakerja adalah kebijakan tenaga kerja aktif dan program bantuan sosial pertama di Indonesia yang menggunakan pendekatan sistem pembayaran Government-to-Person (G2P),” kata Satu dalam sambutan kuncinya.
Dalam paparannya, Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengutip sejumlah dampak positif dari pelaksanaan Program Kartu Prakerja, salah satunya adalah mendorong sikap pembelajaran sepanjang usia (lifelong learning) via online serta pemberdayaan perempuan, di mana studi menunjukkan peserta perempuan menerima manfaat lebih besar dari peserta pria. Ke depan, Program Kartu Prakerja ingin lebih memfasilitasi pelatihan offline dan bauran, pelatihan non-APBN dan penambahan fitur-fitur yang bermanfaat bagi penerima.
“Kami belajar bahwa efektivitas Program Kartu Prakerja berasal dari mandat yang kuat dari Presiden, kebijakan dan implementasi program yang prima, pelaksanaan program yang berbasis data, lincah dan terus memperbaiki diri, penggunaan informasi teknologi dan kemitraan multi-pihak,” kata Denni.
Laporan 2021 mengungkapkan antara lain hasil Survei Evaluasi (SE) tahun 2021 yang meraih jawaban dari 5.1 juta penerima manfaat, lebih besar dari 4.7 juta penerima manfaat yang menjawab di tahun 2020. Hasil SE menunjukkan 87 persen penerima yang disurvei belum pernah mengikuti pelatihan sebelumnya, 68 persen adalah kepala rumah tangga, 90 persen sedang tidak bekerja saat mendaftar, 62 persen tinggal di pedesaan, 52 persen perempuan, 18 persen hanya berpendidikan SD, 73 persen generasi Y dan Z (dengan rentang umur 18-41 tahun), 2 persen penyandang disabilitas, 3 persen dari daerah tertinggal, 3 persen purna pekerja migran dan 28 persen belum pernah memiliki rekening bank atau dompet digital sebelumnya.
Dalam kesempatan ini alumni penerima Kartu Prakerja Putri Puspita Lokanazea dari Provinsi Aceh dan alumni Narwadus Aprilanda Faot dari Provinsi Kalimantan Barat berbagi testimoni. “Sertifikat pelatihan itu berguna. Karena di tempat saya yang butuh beberapa jam perjalanan untuk ke kota, tidak mudah untuk bisa melamar pekerjaan. Dengan sertifikat pelatihan dari Kartu Prakerja, ini menambah peluang lolos untuk bisa diterima. Saya juga lebih percaya diri untuk melamar,“ kata Narwadus via koneksi online.
Ketua Departemen Ekonomi CSIS, Fajar B. Hirawan menanggapi hasil rilis laporan PMO Kartu Prakerja dengan respon positif. “Berbagai inovasi ini berhasil menyalurkan dana negara ke masyarakat dengan kemungkinan penyelewengan yang hampir nihil,” kata Fajar.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap Prakerja berkontribusi pada peningkatan approval rating pemerintahan saat ini. “Kami berharap Program Kartu Prakerja dapat diadopsi ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2025,” katanya.
Catatan dan rekomendasi strategis juga disampaikan untuk terus memperbaiki Program Kartu Prakerja agar bisa berdampak lebih luas dan sesuai dengan tantangan ketenagakerjaan di masa yang akan datang.