Kebijakan yang baik tidak berarti apa-apa tanpa eksekusi program yang ekselen. Untuk merealisasikan desain program yang dirancang pemerintah bersama para pemangku kepantingan melalui ratusan kali diskusi, operasional Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memasukkan tenaga profesional yang terampil dan berpengalaman dari luar lembaga pemerintah. Kunci sukses lainnya sejauh ini adalah dengan mengajak para pembuat kebijakan dan profesional untuk bekerja sama.
Penyataan itu disampaikan Direktur Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Cahyo Prihadi saat menjadi salah satu pembicara dalam Simposium bertema ‘Effective Governance and Digital Transformation for Accelerating Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and Addressing Global Challenges’ di Incheon, Korea, 22 – 24 November 2022. Forum ini digelar Badan PBB Urusan Ekonomi dan Sosial the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negari dan Keamanan Republik Korea.
Cahyo Prihadi menyampaikan pemaparan berjudul ‘Structural Reform and the Future of Work: Innovative Practice through Kartu Prakerja from Indonesia’, dimoderatori oleh Dr. Marius Oosthuizen. “Sebuah program harus dijalankan dengan gesit dan adaptif. Kesediaan untuk mendengarkan kebutuhan dari sisi operasional merupakan kunci agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik,” kata Cahyo.
Cahyo menguraikan, Program Kartu Prakerja diluncurkan saat Pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk terbatasnya mobilitas orang di Indoensia. Dengan menggunakan teknologi digital, Program Kartu Prakerja mampu mencapai tujuan di saat program pemerintah lainnya terhenti. Pendekatan ‘Government to Person’ dengan transfer tunai bersyarat ini dimungkinkan melalui bank yang diamanatkan negara, menyalurkan pembayaran melalui mitra pembayaran kami. “Penerima dapat memilih platform pembayaran pilihan mereka. Bank dan juga dompet elektronik. Semua tersedia. Setiap sen dicatat dengan baik dan mudah diperiksa,” jelasnya.
Selama hampir tiga tahun beroperasi, Kartu Prakerja telah menjangkau 16,4 juta penerima manfaat yang mewakili seluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk kelompok marjinal. “Banyak cerita yang kami dengar dari mereka yang menganggur dan sekarang bekerja. Mereka yang dengan percaya diri melamar pekerjaan dengan sertifikat pelatihan mereka, dan mereka yang pindah ke tempat kerja yang lebih baik atau menjadi pengusaha. Pekerjaan kami masih jauh dari selesai. Kisah-kisah lainnya akan menyusul,” cetusnya.
Topik mengenai Program Kartu Prakerja memantik diskusi dan tanya jawab para akademisi. Professor dan mantan Dekan National College of Public Administration and Governance (NCPAG) of the University of the Philippines Diliman, Alex Brillantes, mengagumi Kartu Prakerja sebagai program yang mampu menjangkau berbagai institusi.
Sementara itu, moderator yang juga pemapar pada sesi ini, Marius Oosthuizen dari School of International Futures, UK, menegaskan tentang pentingnya pembagian proporsi yang rata antara pemerintah dan mitra lainnya, untuk menguatkan strategi dan meningkatkan sinergi dalam peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Peningkatan pembagian peran yang adil diprediksikan dapat meningkatkan integritas publik, transparansi, dan akuntabilitas sehingga semua pihak dapat merasakan esensi dari kepercayaan publik yang baik,” kata Oosthuizen.
Head of Strategic Intelligence and Member of the Executive Committee, World Economic Forum, Stephan Mergenthaler (Head of Strategic Intelligence and Member of the Executive Committee, World Economic Forum) memuji keberadaan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang mampu memelihara tim dari berbagai tugas dan fungsi dalam penerapan mindset yang ‘agile’ atau lincah. “Penjelasan Program Kartu Prakerja di Indonesia tersampaikan dengan poin-poin yang sangat praktikal. Di
sinilah nampak pentingnya sinergi solusi yang berbasis teknologi untuk menambah
kapabilitas internal dalam praktek pelibatan pemangku kebijakan,” katanya.