Media cetak benar-benar masuk masa akhir hidupnya.
Bertambah banyak koran yang menghentikan versi cetaknya. Dalihnya, berpindah ke online, pdf, atau versi digital. Alasannya, agar pembaca dari seluruh dunia bisa mengakses pada waktu yang sama tanpa perbedaan masa, akibat jeda distribusi lewat berbagai alat transportasi.
Faktanya, sudah berapa banyak koran berpamit? Indo Pos, Koran Tempo, Republika. Belum menghitung Hai, Bobo Junior. Suara Pembaruan dan lain-lain. Terbaru adalah Koran Sindo. Bahasa halusnya: mengurangi jumlah koran yang dicetak. Tapi, saya mendapat laporan itu kala Pak Yadi, penjaja koran di lampu merah Menteng tempat saya biasa membeli enam atau tujuh koran menyatakan, “Koran Sindo sudah tidak ada lagi,” kata bapak tua itu.
Koran Sindo adalah cita-cita besar Hary Tanoesoedibjo. Di awal berdirinya tahun 2000-an, ‘membajak’ kawan dari Jawa Pos dan media lain. Sempat terbit pagi dan sore. Sempat terbit sangat tebal hampir seratus halaman setiap hari, terinspirasi dari koran-koran di Jepang.
Gebrakan terbarunya: menjadikan koran bak majalah. Halaman cover dan beberapa halaman selanjutnya berisi tematik. Ada pakemnya. Setiap hari apa tema IT, bisnis, politik, dan ekonomi.
“Kalau tidak terpaksa benar dan sangat besar magnitudenya, berita peristiwa tidak kami tempatkan di halaman awal,” kata pemimpin redaksi Koran Sindo Pung Purwanto, saat saya kunjungi ke ruangannya. Setahun lalu.
Selamat “bertransformasi’ di era digital, Koran Sindo. Semoga media arus utama terus mendapat nafasnya di era perubahan ini.
Sebagaimana harapan Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Medan, 9 Februari 2023 lalu
Presiden: Dunia Pers Tidak Sedang Baik-Baik Saja
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kamis, 9 Februari 2023. Menurut Presiden, saat ini isu kebebasan pers sudah bukan lagi menjadi sebuah masalah karena saat ini semua pihak bebas membuat berita melalui berbagai platform digital.
“Sekarang ini, masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Umumnya tidak beredaksi, atau dikendalikan oleh AI (kecerdasan buatan),” ujar Presiden.
Menurut Presiden, algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Situasi tersebut mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik pun makin hilang.
“Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi makin terdesak dalam peta pemberitaan,” imbuhnya.
Masalah utama kedua, Presiden melanjutkan, adalah keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat. Menurut Kepala Negara, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing.
“Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang terus, larinya pasti ke sana. Sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” jelasnya.
Kemudian masalah utama yang ketiga adalah kedaulatan dan keamanan data dalam negeri yang harus menjadi perhatian bersama. Presiden memandang data sebagai new oil yang harganya tak terhingga. Presiden pun mengingatkan agar semua pihak mewaspadai pemanfaatan algoritma bagi masyarakat.
“Para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat, dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat, ini yang kita semua harus hati-hati. Hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini,” tuturnya.
Untuk itu, Presiden mendorong penyelesaian dua Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Rancangan Perpres tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas serta Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
“Saran saya, bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan, sudah. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” tandasnya.