Sukses selalu, sehat dan terus menginspirasi sebagai ‘Wali Konten’ Suroboyo, yo Cak…
Bertemu Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, usai Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) yang diketuainya.
Mengapa Cak Ji, panggilan akrab politisi PDI Perjuangan ini, saya mengenalnya sejak menjabat anggota DPRD Surabaya pada 1999, dikenal dengan sebutan ’Wali Konten’?
Julukan ’wali konten’ yang disematkan kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, muncul karena ia sangat aktif menggunakan media sosial sebagai bagian dari gaya kerjanya. Julukan ini awalnya banyak dipakai oleh warganet dan media, kemudian semakin populer karena Armuji sendiri beberapa kali menanggapinya secara terbuka.
Ada beberapa alasan mengapa julukan itu melekat:
Sangat sering membuat konten kegiatan lapangan
Armuji hampir setiap hari mengunggah video di TikTok, Instagram, Facebook, maupun YouTube. Isi kontennya antara lain inspeksi mendadak (sidak), menerima aduan warga, mendatangi perusahaan, menegur pelanggaran, mengecek proyek pemerintah, membantu penyelesaian persoalan masyarakat.
Model komunikasi yang langsung kepada masyarakat
Berbeda dengan banyak pejabat yang lebih mengandalkan konferensi pers atau siaran resmi, Armuji memilih merekam sendiri aktivitasnya. Video-video tersebut biasanya dibuat dengan gaya sederhana, spontan, dan menggunakan bahasa Surabaya yang akrab.
Konten menjadi bagian dari laporan kerja
Armuji menolak anggapan bahwa dirinya hanya ’mencari konten’. Menurutnya, video yang diunggah merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat (progress report) atas apa yang ia kerjakan sebagai wakil wali kota. Ia juga mengatakan kontennya bukan untuk dimonetisasi, melainkan untuk menunjukkan tindak lanjut terhadap laporan warga.
Pembagian peran dengan Wali Kota
Dalam beberapa kesempatan, Pemerintah Kota Surabaya menjelaskan adanya pembagian peran. Wali Kota lebih banyak berfokus pada perumusan kebijakan, sedangkan Armuji lebih sering turun langsung ke lapangan menemui masyarakat dan menyosialisasikan program pemerintah melalui media sosial.
Tapi, julukan ’wali konten’ tidak selalu bernada positif. Sejumlah pihak mengkritik bahwa beberapa sidak dianggap lebih menonjolkan pengambilan video daripada penyelesaian masalah. Ada juga warga yang merasa lokasi atau persoalannya dijadikan bahan konten tanpa persetujuan memadai. Bahkan, pada 2022 bahkan sempat muncul aksi protes dari kelompok masyarakat yang meminta Armuji lebih mengutamakan penyelesaian persoalan dibanding pembuatan konten.
Di sisi lain, banyak warga justru mendukung gaya ’wali konten’ karena menganggap aduan menjadi cepat viral sehingga segera ditindaklanjuti, birokrasi menjadi lebih responsif, pejabat terlihat hadir langsung di lapangan, masyarakat dapat memantau hasil kerja pemerintah secara terbuka.
’Wali konten‘ merupakan julukan yang lahir dari intensitas Armuji menggunakan media sosial sebagai instrumen pelayanan publik dan komunikasi politik. Bagi pendukungnya, itu adalah bentuk transparansi dan kedekatan dengan warga. Bagi pengkritiknya, ada kekhawatiran bahwa pembuatan konten terkadang lebih menonjol daripada substansi penyelesaian masalah. Kedua pandangan tersebut sama-sama mewarnai persepsi publik terhadap gaya kepemimpinannya.
Teruslah ngonten untuk kebaikan, Cak Ji!