BOGOR – Persoalan kebebasan agama di ruang publik selama ini selalu didekati dari sudut pandang struktural-kekuasaan. Jika terjadi ketegangan dan konflik antar umat beragama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan beragama, maka pihak pertama yang disalahkan adalah negara.
Cara pandang yang mengkritisi posisi aparat negara ini ada benarnya, namun peran negara bukanlah satu-satunya yang bisa menyelesaikan konflik keagamaan tersebut. Masih ada pihak lain yang perlu dilihat yaitu peran masyarakat sipil dan juga masyarakat itu sendiri.
Membahas dan mencari solusi atas berbagai problem kebebasan beragama, khususnya di Kota Tangerang Selatan, Bekasi dan Bogor, International Center for Islam and Pluralism (ICIP) menggelar pelatihan ‘Pencegahan dan Penanganan Konflik dan Mediasi bagi FKUB dan Ormas Keagamaan’ di Bogor, 21-24 Februari 2017.
“Workshop ini menekankan pada beberapa aspek seperti penanganan ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), mediasi dan penguatan,” kata Syafiq Hasyim, Direktur Eksekutif ICIP, sebuah lembaga yang bergiat dalam kajian isu keagamaan dan keberagaman sejak 2003.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan konflik berbasis agama, serta menumbuhkan kesadaran dan kemampuan mengidentifikasi sekaligus mengatasi bahaya berita bohong dan ujaran kebencian.
JANGAN ASAL SEBAR PESAN
Dalam pelatihan ini, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Agustinus Rahardjo menekankan pentingnya peranan masyarakat untuk menyaring setiap informasi yang didapatkan, terutama dari media sosial maupun grup percakapan telepon, daripada langsung menyebarkannya kepada kawan atau kerabat lain tanpa crosscheck.
Ia menekankan, budaya seolah menjadi ‘pahlawan’ karena menjadi orang pertama yang menyebarkan sebuah informasi –padahal belum tentu benar- harus dikikis. “Masyarakat kita perlu lebih banyak lagi mendapat literasi media sosial untuk kritis terhadap informasi yang berpotensi sebagai hoaks,” paparnya.
Sebagaimana ditayangkan di http://ksp.go.id/kikis-hoax-dengan-budaya-kritis/