Sebuah ‘perintah’ mendesak diumumkan Presiden Jokowi dari tengah rekreasi keluarganya di Labuan Bajo.
Dari kajian komunikasi kebijakan publik ini menarik untuk dikaji. Di tengah liburan bersama keluarganya di Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi mengeluarkan sebuah pernyataan khusus. Jokowi memang dikenal rajin mengecek kesiapan sebuah spot jika akan jadi lokasi perhelatan event besar. Sebagaimana saat ia terus menginspeksi Gelora Bung Karno jelang Asian Games 2018, atau berulangkali ke Bali sebelum Puncak G20 tahun lalu. Maka, kali ini pun agenda bersama keluarga besarnya -kecuali keluarga Kahiyang di Medan- memilih Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang tahun ini jadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
Di tengah liburan itu, hari ini, Senin, 24 April 2023, Presiden Jokowi mengeluarkan video. Panjangnya dua menit sembilan detik. Ada beberapa poin.
Pertama, bersyukur atas terkendalinya pelaksanaan arus mudik pada Lebaran 1444 H atau Tahun Masehi 2023 ini. Anda sudah tahu, inilah Lebaran yang terlampiaskan, setelah tiga tahun kemarin kita terdera pandemi. Kala itu, ada pembatasan bepergian. Tes ini tes itu. Ada juga pengurangan cuti bersama. Karena itu, tak salah jika pada Libur Lebaran kali ini diprediksi 123 juta orang pulang kampung dari kota besar ke kampung halaman.
Presiden Jokowi mengaku bersyukur dengan kerja sama seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat sehingga arus mudik kemarin berjalan baik.
“Alhamdulillah pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya sehingga puncak arus mudik sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar,” kata Presiden.
Poin kedua lebih penting. Pemerintah mengimbau masyarakat menghindari puncak arus balik dengan menunda jadwal kembali dari mudik. Menurut Presiden Joko Widodo, penundaan tersebut dimaksudkan untuk memecah penumpukan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada puncak arus balik tanggal 24 dan 25 April 2023.
“Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau memundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023,” ujar Presiden
Lha, katanya Rabu 26 April 2023 baik swasta maupun pemerintah sudah mengharuskan masuk kerja normal?
Oh itu, silakan diatur. Kan ini ‘sabda’ Presiden. Untuk kebaikan semua, tentunya.
Jokowi menyarankan agar masyarakat yang tidak memiliki keperluan yang mendesak dapat menunda mudik dengan mengambil cuti tambahan atau cuti lainnya sesuai dengan teknis di perusahaan dan instansi masing-masing.
“Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN atau pun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya,” jelasnya.
Ini bukan asal kebijakan. Diambil berdasar riset. Jokowi menambahkan berdasarkan data Kementerian Perhubungan, diperkirakan 203 ribu kendaraan bakal memasuki Jakarta melalui tol Trans Jawa. Peningkatan arus kendaraan, kata dia, juga diperkirakan akan terjadi dari arah Bandung melalui Tol Jakarta-Cikampek. “Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu 53 ribu kendaraan,” tuturnya.
Di samping itu, Kepala Negara juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat kembali ke kota tujuan masing-masing.
“Bapak, ibu tetap hati-hati, patuhi semua aturan dan ikuti semua arahan petugas di lapangan,” lanjutnya.
Tak cukup di situ, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ad Interim Moh. Mahfud MD -tampaknya karena Menteri Abdullah Azwar Anas lagi umrah ke Arab Saudi- mengeluarkan arahan agar instansi pemerintahan tak menggelar halal bihalal. Sebagaimana umumnya, halbil adalah acara utama pemerintahan pada sepekan pertama masuk kerja usai libur panjang Lebaran. “Tunda saja pekan depan setelah 2 Mei. Pada pekan kedua setelah Lebaran,” tulis surat itu. Toh, masih Bulan Syawal, kan. Masih sah untuk bermaaf-maafaan.
Sebuah kebijakan darurat dilakukan di waktu tepat. Soal yang lain-lain bisa diatur belakangan. Yang penting, jangan sampai kerja dan kenangan jadi tidak produktif karena kesan mengesalkan bermacet dalam labirin arus balik.
Nice touch, President…