Selamat datang Agustus, berharap pernyataan Presiden lebih ‘Stabil‘

Oleh: Agustinus ’Jojo’ Rahardjo (Pemerhati politik, dosen Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya Jakarta)

Selamat datang, Agustus. Bulan yang identik dengan merah putih, kemerdekaan, dan semangat optimisme. Semoga bulan ini bukan hanya rupiah yang lebih stabil, IHSG yang lebih bergairah, dan ekonomi yang lebih meyakinkan, tetapi juga, ini yang tidak kalah penting, pernyataan Presiden Prabowo Subianto semakin stabil.

Sebab, di zaman ketika satu kalimat pejabat bisa dikutip media global dalam hitungan detik, diterjemahkan ke berbagai bahasa, lalu dibaca investor di New York, Tokyo, Singapura hingga London, menjaga ucapan bukan lagi sekadar soal etika komunikasi.

Ia sudah menjadi bagian dari manajemen risiko negara.

Pada acara akad massal KPR Sejahtera di Batang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026, Presiden Prabowo sempat menutup wajahnya dengan kertas. Ia bergurau mengenai isi pidatonya yang harus aman dan keinginannya untuk tampil sopan agar tidak memancing media mengambil kutipan-kutipan kontroversial.

”Hari ini, enggak ada ucapan-ucapan dari saya yang terlalu … enggak enggak… bercanda saja. Boleh bercanda nggak, nanti dilarang.. Presiden kan harus serius,” katanya.

Lalu, Prabowo membuat pernyataannya dengan gaya bicara ’diberat-beratkan’, ’diserius-seriuskan’. Hadirin, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, tak kuat menahan tawa.

Adegan itu sebenarnya lucu. Tetapi sekaligus mengandung sebuah pesan yang serius.

Barangkali Presiden menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut seorang kepala negara sekarang memiliki umur digital yang panjang. Sekali diucapkan, ia bisa dipotong menjadi video pendek, dijadikan meme, menjadi judul berita, diterjemahkan ke bahasa asing, dan beredar jauh lebih cepat daripada klarifikasi yang datang kemudian.

Masalahnya, selama beberapa bulan terakhir, sejumlah pernyataan Presiden memang menjadi bahan perdebatan publik.

Pelemahan rupiah

Pada Mei 2026, ketika rupiah mengalami tekanan berat, Presiden mengatakan bahwa masyarakat di desa tidak menggunakan dolar. Pernyataan itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pelemahan rupiah tidak otomatis berarti Indonesia akan kolaps.

Namun, pernyataan tersebut menuai kritik karena dinilai mengecilkan dampak pelemahan rupiah terhadap masyarakat. Padahal, harga barang impor, bahan bakar, pangan, obat-obatan, mesin produksi, hingga biaya pendidikan dan perjalanan internasional dapat terdampak oleh perubahan nilai tukar.

Bahkan The Jakarta Post mengutip ekonom yang memperingatkan bahwa komentar semacam itu dapat mengirim sinyal yang berbahaya kepada pasar.

Pada Juni, Presiden kembali berbicara mengenai pelemahan rupiah. Kali ini ia menyebut aliran modal keluar sebagai salah satu penyebab utama tekanan terhadap mata uang nasional dan menggunakan istilah net outflow of national wealth.

Secara substansi, Presiden sedang menjelaskan persoalan arus modal dan kebocoran kekayaan nasional. Namun, ketika disampaikan dalam forum publik, pernyataan mengenai rupiah selalu memiliki sensitivitas tersendiri karena pasar sangat responsif terhadap persepsi mengenai kesehatan ekonomi.

Pada bulan yang sama, kebijakan pemerintah terkait pengendalian ekspor komoditas strategis juga menjadi perhatian investor. Reuters mencatat bahwa kebijakan tersebut mencerminkan perubahan signifikan dalam tata kelola perdagangan dan memunculkan kekhawatiran di kalangan investor mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, pidato Presiden di hadapan DPR pada Mei juga berlangsung ketika rupiah dan IHSG sedang berada dalam tekanan. Presiden menyampaikan target pertumbuhan ekonomi dan asumsi nilai tukar dengan optimisme tinggi.

Tentu, optimisme seorang pemimpin sangat diperlukan. Namun, dalam situasi pasar yang sensitif, setiap angka dan kalimat Presiden dapat dibaca sebagai sinyal kebijakan ekonomi. Pada saat itu, rupiah bahkan dilaporkan berada di level terendah sejak krisis Asia 1998, sementara IHSG juga mengalami tekanan.

Senjata nuklir di Timur Tengah

Baru-baru ini juga terjadi ‘offside’ saat Presiden bicara di depan Forum Kadin di Istana. Saat membahas perkembangan situasi di Timur Tengah, Prabowo, menyinggung informasi mengenai Iran ang disebut telah memiliki senjata nuklir.

Menurutnya, kondisi itu berpotensi memicu perlombaan pengembangan senjata nuklir di antara negara-negara lain di Timur Tengah.

”Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirate (Uni Emirat Arab) juga ingin punya senjata nuklir, Qatar juga ingin punya senjata nuklir, Mesir juga ingin senjata nuklir,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Buru-buru, pidato terkait Iran itu pun ’dibersihkan’ dari Youtube Sekretariat Presiden. Meski jejaknya masih mudah dicari di Tiktok.

Dan banyak lagi, pidato yang membuat publik berkerut, terutama memakai diksi yang seharusnya tak layak disampaikan seorang kepala negara di depan umum. Juga saat bicara tentang ’gentingisasi’, ajakan agar atap seng rumah warga diganti dengan ijuk dan rumbai, dan lain-lain.

Maka, ketika Presiden di Batang bercanda ingin menjaga pidatonya agar tidak menghasilkan kutipan kontroversial, publik boleh saja tersenyum.

Tetapi sesungguhnya, itu adalah refleksi yang sangat serius.

Presiden memang harus menjaga lidah.

Bukan karena Presiden tidak boleh bicara.

Justru sebaliknya.

Presiden harus banyak bicara.

Tetapi seorang Presiden harus memahami bahwa setiap kata memiliki konsekuensi.

Beberapa teori dan perspektif

Dalam teori komunikasi politik, pemimpin adalah sumber komunikasi yang memiliki ’high source credibility’ sekaligus ’high source power’. Apa yang dikatakan Presiden tidak dipersepsikan sama dengan apa yang dikatakan warga biasa. Ada otoritas, legitimasi, dan kekuasaan di balik setiap kalimat.

Dalam perspektif agenda-setting, pernyataan Presiden dapat menentukan isu apa yang kemudian menjadi perhatian publik. Media mengutipnya, televisi membahasnya, media sosial memperdebatkannya. Apa yang awalnya hanya satu kalimat dalam sebuah pidato bisa berubah menjadi agenda nasional.

Dalam perspektif framing, pilihan kata Presiden juga menentukan bagaimana publik memahami realitas. Ketika persoalan rupiah dibingkai sebagai sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan karena “rakyat desa tidak menggunakan dolar”, publik dapat menangkap pesan yang berbeda dari maksud awal Presiden.

Maksudnya mungkin ingin menenangkan. Tetapi framing yang muncul bisa saja dianggap sebagai pengabaian terhadap persoalan ekonomi.

Di sinilah pentingnya ‘communication accommodation’ dan kemampuan membaca audiens. Bahasa seorang Presiden harus mempertimbangkan bukan hanya siapa yang hadir di ruangan, tetapi juga siapa saja yang mendengarkan dari jauh: pekerja, petani, pengusaha, investor, pelaku pasar, diplomat, lembaga pemeringkat, bahkan bank sentral negara lain.

Sebab, pidato Presiden hari ini bukan lagi hanya didengar oleh orang-orang yang hadir secara fisik.

Kata demi kata itu didengar oleh pasar.

Dan pasar punya telinga yang sangat sensitif.

Dalam teori signaling‘, pasar membaca pernyataan pemimpin sebagai sinyal mengenai arah kebijakan pemerintah. Ketika Presiden terdengar optimistis, pasar dapat membaca adanya stabilitas. Ketika Presiden terdengar ragu, kontradiktif, atau memberikan sinyal yang tidak konsisten, pasar dapat membaca adanya ketidakpastian.

Dalam ekonomi perilaku, kita juga mengenal konsep ‘sentiment‘ dan ‘expectation‘. Pasar tidak selalu bergerak hanya berdasarkan data ekonomi hari ini. Pasar bergerak berdasarkan ekspektasi tentang apa yang mungkin terjadi besok.

Karena itu, satu pernyataan seorang Presiden dapat memengaruhi ekspektasi. Ekspektasi memengaruhi keputusan. Keputusan memengaruhi arus modal. Arus modal dapat memengaruhi nilai tukar.

Dan nilai tukar dapat kembali memengaruhi harga saham, inflasi, biaya impor, hingga daya beli masyarakat.

Maka, lidah seorang Presiden bisa menjadi instrumen ekonomi. Bukan dalam pengertian harfiah, tentu saja.

Tetapi dalam pengertian komunikasi politik, kata-kata Presiden adalah bagian dari ekosistem kepercayaan.

Investor membaca signal

Investor tidak hanya membaca laporan keuangan. Mereka membaca sinyal. Pelaku pasar tidak hanya melihat angka pertumbuhan. Mereka melihat kredibilitas. Masyarakat tidak hanya mendengar kebijakan. Mereka mencari kepastian.

Itulah sebabnya dalam komunikasi pemerintahan modern dikenal pentingnya message discipline atau disiplin pesan. Pemerintah harus memiliki pesan yang konsisten, terukur, berbasis data, dan tidak mudah menimbulkan interpretasi ganda.

Bukan berarti Presiden harus berbicara seperti robot. Humor tetap penting.

Spontanitas tetap diperlukan. Gaya khas seorang pemimpin juga tidak perlu dihilangkan.

Tetapi spontanitas seorang Presiden harus selalu dikawal oleh kesadaran bahwa setiap kata bisa menjadi berita, setiap berita bisa menjadi persepsi, dan setiap persepsi bisa menjadi sentimen.

Bahkan dalam beberapa kasus, sentimen dapat bergerak lebih cepat daripada kebijakan.

Karena itu, semoga Agustus membawa suasana baru. Semoga Presiden Prabowo Subianto tetap menjadi Presiden yang berani, tegas, dan apa adanya. Tetapi juga semakin terukur.

Semakin hati-hati. Semakin konsisten. Dan semakin disiplin dalam berkomunikasi.

Sebab kita membutuhkan Presiden yang bukan hanya kuat dalam mengambil keputusan, tetapi juga kuat dalam mengendalikan kata-kata.

Kalau perlu, sebelum berpidato, Presiden boleh membawa kertas. Bukan untuk menutupi wajah.

Tetapi untuk memastikan setiap kalimat sudah dipikirkan dengan matang. Karena dalam pemerintahan modern, mungkin benar bahwa lidah bisa lebih tajam daripada pedang. Dan di era pasar global, lidah seorang Presiden bahkan bisa ikut menggerakkan rupiah, IHSG, dan kepercayaan investor.

Selamat datang, Agustus.  Semoga bulan kemerdekaan ini membawa Indonesia semakin percaya diri.

Dan semoga pernyataan Presiden juga semakin stabil. Termasuk pada Sidang Tahunan MPR dan Pidato Penyampaian RUU APBN beserta Nota Keuangan, Jumat, 14 Agustus 2026 nanti.

Karena kalau rupiah perlu dijaga oleh Bank Indonesia, IHSG perlu dijaga oleh otoritas pasar modal, maka ucapan Presiden perlu dijaga oleh Presiden sendiri. 

Sebagaimana tayang di https://beritaprioritas.com/selamat-datang-agustus-berharap-pernyataan-presiden-lebih-stabil-2/

Leave a Reply

Your email address will not be published.