Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya desentralisasi fiskal, salah satunya dengan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankan.
Eksistensi bank daerah harus dikuatkan, tak hanya mencari keuntungan tapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.
Poin-poin penting itu menjadi pesan utama dalam Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI terkait Pengawasan terhadap BUMD dan Bank Daerah sebagai badan usaha yang memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah, Rabu, 1 April 2026.
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Aria Bima (F-PDI Perjuangan) dan Zulfikar Arse Sadikin (F-Partai Golkar) diterima langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Sekretaris Daerah Sumarno dan Dirut Bank Jateng Bambang Widiyatmoko.
Dari Komisi II DPR RI hadir anggota tim lainnya yakni Shintya Sandra Kusuma (F-PDI Perjuangan), Ahmad Wazir Noviadi (F-Partai Gerindra), Ali Ahmad dan Eka Widodo (F-PKB), Edi Oloan Pasaribu dan Wahyudin Noor Aly (F-PAN) dan dan Jazuli Juwaini (F-PKS).
”Bank daerah yang sehat dan dikelola dengan baik akan memberi banyak manfaat. Termasuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui dividen dan bisa menjadi motor pembiayaan ekonomi lokal,” kata Aria Bima.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memaparkan, di seluruh Jateng terdapat 122 Badan Usaha Milik Daerah yang terbagi dalam tiga sektor yakni lembaga keuangan (33 BUMD), aneka usaha (54 BUMD) dan air minum (35 BUMD). Kinerja keuangan BUMD hingga 2025 menunjukan tren positif dengan aset tumbuh mencapai Rp426,17 miliar, laba setelah pajak tumbuh mencapai Rp23 miliar dan ROA (Return of Assets) mencapai 3,80 persen. Target setoran divide dari 2026-2030 selalu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun selama lima tahun yaitu 10,58 persen.
”Badan Usaha Milik Daerah milik Provinsi Jawa Tengah selalu konsisten berkontribusi baik secara profitabilitas atau kemampuan meraih laba dan kontribusi dalam pelayanan masyarakat melalui program-program bisnis yang bersinergi pada masing-masing BUMD,” kata Luthfi.
Sementara itu, Dirut Bank Jateng Bambang Widiyatmoko menyampaikan bahwa Bank Jateng merupakan Bank BUMD tersehat di Indonesia, berhasil membagikan dividen Rp1,12 triliun pada tahun buku 2025 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota. Prestasi ini menegaskan posisi Bank Jateng sebagai kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan. Laba ini merupakan salah satu yang tertinggi di antara Bank BPD di Pulau Jawa, serta terbukti mendukung ketahanan fiskal daerah.
”Bank Jateng juga menjadi bank terbesar penyalur KUR di antara BPD se Indonesia. Kredit yang tersalurkan itu terseleksi dengan baik, terbukti tingkat pengembaliannya juga jauh dari batas kredit macet yang ditentukan,” tambah Bambang.
Pada kunjungan kerja ini, Komisi II DPR RI juga menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah Jawa Tengah adalah penurunan angka kemiskinan.
”Di sinilah pentingnya visi besar dan strategi konkret setiap kepala daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penguatan aktivitas ekonomi lokal,” kata Edi Oloan Pasaribu.
Politisi dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu menekankan fakta bahwa ketergantungan daerah terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat dinilai masih tinggi. Untuk itu, kepala daerah didorong memiliki pola pikir kewirausahaan dalam mengelola pemerintahan, termasuk mengoptimalkan aset daerah sebagai sumber pendapatan baru.
Komisi II DPR RI menegaskan bahwa Bank Jateng tidak boleh hanya menjadi ’bank administratif pemerintah daerah’, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.
”Kami berharap kunjungan kerja spesifik ini menjadi sarana evaluasi yang objektif sekaligus forum dialog konstruktif antara Komisi II DPR RI, pemerintah daerah, dan BUMD termasuk Bank Jateng. Hasil pengawasan ini akan menjadi masukan penting dalam penyempurnaan kebijakan penguatan BUMD secara nasional, sekaligus memastikan bahwa Bank Jateng mampu menjadi pilar utama pendukung pembangunan dan kemandirian fiskal daerah pada tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang,” pungkas Aria Bima.
