Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komisi II DPR RI menilai lemahnya komunikasi dan kolaborasi antar lembaga berpotensi menimbulkan ego sektoral yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Pesan kunci itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 terkait Evaluasi Pengawasan Pelayanan Publik di Daerah berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 dan penerapan zona integritas di seluruh instansi pemerintah di Kota Tangerang, Jumat, 13 November 2026.
Kunker Spesifik ke Pemerintah Kota Tangerang juga diikuti Kamaruddin Watubun, Giri Ramanda Kiemas (Fraksi PDI Perjuangan) Esthon Foenay, Heri Gunawan (F-Partai Gerindra), Derta Rohidin, Anang Susanto (Fraksi Partai Golkar), Eka Widodo (Fraksi PKB), Fauzan Khalid (Fraksi Partai Nasdem) dan Ishak Mekki (Fraksi Partai Demokrat).
”Pemerintah Kota Tangerang telah menunjukkan praktik koordinasi yang cukup baik dengan sejumlah instansi vertikal, di antaranya Kantor Pertanahan dan instansi di bidang pendidikan serta kesehatan,” kata Aria Bima.
Komisi II DPR RI mencontohkan persoalan pertanahan yang memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, swasta, hingga instansi pemerintah. Namun, melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, penyelesaian persoalan tersebut dinilai dapat berjalan dengan baik.
”Kadang bottleneck dari ego sektoral pemerintah daerah dan instansi vertikal ini berakibat pada lambatnya pelayanan publik. Karena itu, koordinasi yang baik seperti di Kota Tangerang ini perlu menjadi perhatian,” kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah V itu.
Selanjutnya, Komisi II DPR RI akan mempelajari pola koordinasi yang diterapkan di Kota Tangerang untuk melihat peluang pengembangannya sebagai model pelayanan publik di daerah lain. Hal ini penting agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat kurangnya kolaborasi antar lembaga.
Selain koordinasi lintas instansi, Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Pengembangan kualitas SDM melalui penerapan sistem meritokrasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah penting untuk menghasilkan aparatur yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
”Digitalisasi pengaduan masyarakat harus diikuti dengan kecepatan respons pemerintah. Efektivitas pelayanan tidak cukup hanya diukur dari kemudahan menyampaikan pengaduan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti setiap laporan,” tegasnya.
Kunjungan Kerja Spesifik ini juga dihadiri Anggota Ombudsman RI Radian Syan, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB Abdul Hakim, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara Andi Taufik, serta Analis SDM Aparatur Ahli Madya Badan Kepegawaian Negara Fachruruzzi dan Rianty Noviasari.
Dari Pemerintah Kota Tangerang hadir lengkap Wali Kota Sachrudin, Wakil Wali Kota Maryono Hasan, Sekretaris Daerah Kota Herman Suwarman dan kepala dinas terkait.
Hadir juga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menegaskan komitmen Pemkot Tangerang untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan tidak diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
”Bagi kami, keberhasilan pelayanan bukan diukur dari banyaknya inovasi, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar pelayanan semakin responsif dan berkualitas,” kata Sachrudin.
Mantan Camat Pinang Tangerang ini berharap, kunjungan kerja Komisi II DPR RI dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
”Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap memperoleh masukan, evaluasi, dan rekomendasi dari Komisi II DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
