BOGOR – Persoalan kebebasan agama di ruang publik selama ini selalu didekati dari sudut pandang struktural-kekuasaan. Jika terjadi ketegangan dan konflik antar umat beragama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan beragama, maka pihak pertama yang disalahkan adalah negara.
Cara pandang yang mengkritisi posisi aparat negara ini ada benarnya, namun peran negara bukanlah satu-satunya yang bisa menyelesaikan konflik keagamaan tersebut. Masih ada pihak lain yang perlu dilihat yaitu peran masyarakat sipil dan juga masyarakat itu sendiri.
