"the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, masa depan adalah milik mereka yang percaya kepada keindahan mimpi-mimpinya.."
Program Kartu Prakerja Gelombang 18 telah dibuka dan ditargetkan bagi 800 ribu penerima dari seluruh Indonesia. Terbukti diminati dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Pemerintah terus melanjutkan Program Kartu Prakerja seiring dengan upaya meningkatkan kualitas agar memberikan dampak yang optimal. Continue reading “Kartu Prakerja Jadi Best Practice dan Pilot Project Program Nasional Lainnya”
Dalam pernyataannya pada rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 5 Agustus lalu, Ketua KPK Firli Bahuri memberikan apresiasi kepada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Menurut Firli, sistem Prakerja adalah ‘best practice’ yang bisa dijadikan contoh bagi program-program pemerintah lainnya.
Continue reading “KPK Akui Kartu Prakerja Jadi ‘Best Practice’ Program Pemerintah”
Dalam menjalankan programnya, Program Kartu Prakerja telah ‘clean and clear’ melalui berbagai tahapan pengawalan dan audit berbagai institusi, di antaranya Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahap awal pelaksanaan program ini, konsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga telah dilakukan.
Betapa licinnya Setya Novanto. Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar itu menjadi viral usai Sidang Putusan Praperadilan Hakim Cepi Iskandar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka terhadap Novanto oleh KPK tidak sah.
Komisi Pemberantasan Korupsi seperti tak pernah lelah bekerja. Siang dan malam. Weekend dan weekdays. Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah amat gencar dilakukan belakangan ini. Bayangkan, sepanjang 2016 hingga pertengahan 2017, sedikitnya sudah sebelas kepala daerah kena jerat OTT KPK. Baik level kepala daerah kota dan kabupaten, hingga tingkat provinsi. Walikota, bupati, dan gubernur bergiliran menjadi pesakitan. Apalagi seolah ada istilah, kalau yang ngejebret KPK, maka tak ada lagi celah untuk berkelit atau memainkan proses hukum.
Hampir satu setengah tahun berlalu, Presiden Jokowi akhirnya menunjuk spokeperson. Pilihannya jatuh pada tokoh kesayangan media yang baru saja ‘tersingkir’.
Johan Budi Sapto Pribowo akhirnya harus memilih. Setelah upayanya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara definitif kandas di DPR –hanya beroleh 25 suara untuk memperebutkan lima kursi pimpinan KPK- banyak rumor menyelimuti dirinya.
Bintang Johan sebagai ‘karyawan’ KPK amat bersinar, dimulai dari bagian humas, juru bicara, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Deputi Pencegahan, serta puncaknya diangkat Presiden Joko Widodo sebagai pelaksana tugas Komisioner KPK bersama Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji.
Pesannya tegas: “Katakan kepada koruptor, Taufiq is comeback!”
Di antara silang-sengkarut perselisihan segitiga antara Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polisi –bermula dari gagalnya Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri sampai kriminalisasi pimpinan KPK- sebuah cuitan menarik menghiasi lini masa saya, 3 Februari silam. Bunyinya: Jokowi is either very smart or very dumb. Let’s see which one is true.
Dan, saat Rabu (18/2) sore lalu Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan keputusannya, sebuah langkah yang dikira akan diambil pada Senin, setidaknya pertanyaan apakah Jokowi very smart atau very dumb terjawab di pilihan pertama. Jokowi menyatakan bahwa Wakapolri Komjen Badrodin Haiti akan menjadi Kapolri menggantikan pencalonan Budi Gunawan.
Déjà vu. History repeats itself.
Jum’at 23 Januari, tepat di hari ulangtahun ke-68 Megawati Soekarnoputri, presiden kelima Indonesia yang kini menjadi ketua umum partai pendukung pemerintahan, itu berulang.
Jum’at menjadi mitos tersendiri dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak tersangka korupsi ditahan pada hari Jum’at, seperti mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Djoko Susilo, politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar dalam dugaan kasus korupsi pengurusan Alquran Kementerian Agama (Kemenag), Gubernur Banten Atut Chosiyah Chasan, politisi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, anggota DPR Angelina Sondakh, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom.
Ahmad Taufik bukan nama asing di dunia jurnalisme. Menginginkan Indonesia lebih baik dalam pemberantasan korupsi, ia memberanikan diri menuju kursi komisioner KPK.
Sebuah konferensi pers digelar pada Kamis (18/9) siang. Tempatnya tak mewah. Di Wisma Mas Isman, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Digelar oleh Koalisi Publik untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KAP KPK), acara ini bertemakan ‘Mengembalikan Marwah KPK sebagai Oksigen Demokrasi’. Kesan sederhana tampak dari hidangan yang disajikan: ketela, jagung, dan kacang rebus, berteman teh serta kopi hangat.
Acara yang digagas beberapa elemen ini mendeklarasikan dukungan kepada Ahmad Taufik yang tengah maju sebagai calon komisioner KPK pengganti Busjro Muqoddas. “Ahmad Taufik adalah orang yang tepat dan mampu dalam mewakafkan jiwa dan raganya untuk mengawal KPK,” begitu suara resmi KAP KPK.
Menjadi dekat dalam masa senang itu sudah biasa.
Di balik segala drama tentang Anas Urbaningrum, ada hikmah tentang kentalnya makna persahabatan di sana. Ini bukan kisah tentang mantan ketua umum partai melenggang sendirian ke gedung pemeriksaan KPK, bak seekor domba yang dengan percaya diri menuju tempat penyembelihan. Ini adalah cerita, tentang seorang yang begitu kuat, karena ia punya banyak bayangan pendukung di belakangnya.
Sehari sebelum Anas hadir di KPK pada “Jum’at keramat” (10/1), Gede Pasek Suardika, anggota DPR Fraksi Demokrat yang juga Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menyambangi kantor redaksi Tribun News di Palmerah.
Continue reading “Cerita tentang Anas, Cerita tentang Persahabatan”