Notice: Undefined index: host in /home/jojr5479/public_html/wp-content/plugins/wonderm00ns-simple-facebook-open-graph-tags/public/class-webdados-fb-open-graph-public.php on line 1020

Category: DPR RI

Posted on

Komisi II DPR RI Kawal Komitmen Transformasi Digital di Kantor Pertanahan Lumajang

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi positif terhadap komitmen pelayanan pertanahan digital dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang. Langkah BPN Jawa Timur dalam mengantisipasi harapan publik terhadap layanan yang cepat dan pasti adalah hal yang krusial.

Pernyataan itu disampaikan Dede Yusuf Macan Effendi selaku Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan terkait Implementasi Layanan Pertanahan Elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, Kamis, 12 Februari 2026.

Continue reading “Komisi II DPR RI Kawal Komitmen Transformasi Digital di Kantor Pertanahan Lumajang”
Posted on

Komisi II DPR RI Berharap Bank Kaltimtara Terus Jadi Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Balikpapan – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk bank milik pemerintah daerah, harus jadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan daerah. Salah satu caranya, bank daerah diharapkan melakukan navigasi meraih potensi nasabah baru dari kalangan Gen Z, yang akrab dengan digitalisasi di berbagai bidang, termasuk e-banking.

Pesan itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Spesifik Pengawasan terhadap Bank Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang Memberi Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah di Bankaltimtara, Balikpapan, 22 Januari 2026, Aria Bima.

Continue reading “Komisi II DPR RI Berharap Bank Kaltimtara Terus Jadi Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Daerah”
Posted on

Kunjungan Kerja Reses ke Sumatra Utara, Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Akselerasi Layanan Digitalisasi Pertanahan

Untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan layanan masalah pertanahan yang langsung memberi manfaat kepada masyarakat, Komisi II DPR mendorong akselerasi layanan digitalisasi pertanahan.

Apalagi, digitalisasi pertanahan merupakan program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) bersama Komisi II DPR RI untuk diterapkan di seluruh kantor wilayah dan kantor pertanahan se-Indonesia.

Continue reading “Kunjungan Kerja Reses ke Sumatra Utara, Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Akselerasi Layanan Digitalisasi Pertanahan”
Posted on

Kunker Spesifik ke Kantah BPN Kota Depok, Komisi II DPR Tegaskan Kehadiran Negara Selesaikan Persoalan Pertanahan

Semangat DPR RI dalam berbagai tugasnya baik persidangan maupun kunjungan kerja adalah spirit untuk menyelesaikan masalah, karena kehadiran negara dan pemerintah hakikatnya adalah untuk menuntaskan permasalahan masyarakat, termasuk persoalan di bidang pertanahan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menegaskan pesan itu saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok guna memperkuat pengawasan terkait pertanahan, tata ruang serta percepatan penyelesaian berbagai isu strategis pertanahan, Jumat, 5 Desember 2025.

Continue reading “Kunker Spesifik ke Kantah BPN Kota Depok, Komisi II DPR Tegaskan Kehadiran Negara Selesaikan Persoalan Pertanahan”
Posted on

Kunjungan Kerja Panitia Kerja Pengawasan Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI Pertegas Komitmen Implementasikan Kebijakan Pusat di Wilayah Perbatasan

Komisi II DPR RI  menegaskan komitmen memastikan implementasi kebijakan pusat di wilayah perbatasan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja tentang Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI ke Kabupaten Natuna pada Rabu-Jumat, 26-28 November 2025.

Continue reading “Kunjungan Kerja Panitia Kerja Pengawasan Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI Pertegas Komitmen Implementasikan Kebijakan Pusat di Wilayah Perbatasan”
Posted on

Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan di Jawa Timur, Komisi II DPR RI Tegaskan Tiga Hal Penting: Peningkatan Pelayanan, Zero Conlict, dan Peningkatan PNBP

Komisi II DPR RI menekankan tiga hal penting kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan dan Kepala Kantor Tanah se-Jawa Timur, yakni peningkatan pelayanan, zero conflict kasus tanah di masyarakat, dan upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan.

Penegasan itu disampaikan Tim Kunjungan Spesifik Panitia Kerja Komisi II DPR RI Pengawasan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan pada masa Persidangan II tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Jawa Timur, Kamis, 20 November 2025.

Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan di Jawa Timur, Komisi II DPR RI Tegaskan Tiga Hal Penting: Peningkatan Pelayanan, Zero Conlict, dan Peningkatan PNBP”
Posted on

Kunker Reses Pengawasan BUMD di Yogyakarta, Komisi II DPR RI Dorong BPD DIY Lebih Agresif Perkuat Sektor Riil

Komisi II DPR RI  menilai kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup baik dalam menjaga kualitas kredit. Meskipun demikian, BPD DIY perlu lebih agresif dalam mendorong pembiayaan sektor riil.

Pernyataan itu terungkap dalam Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberi kontribusi terhadap oendapatan daerah.

Continue reading “Kunker Reses Pengawasan BUMD di Yogyakarta, Komisi II DPR RI Dorong BPD DIY Lebih Agresif Perkuat Sektor Riil“
Posted on

Kunker Reses Pengawasan PNBP Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Kesultanan

Komisi II DPR RI menyoroti turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyajarta.

Namun, meski PNBP Sektor Pertanahan di DIY turun, Komisi II DPR RI menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan jangan jadi tempat untuk meningkatkan pendapatan.

Continue reading “Kunker Reses Pengawasan PNBP Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Kesultanan”